Caleg Terancam Tak Dilantik karena Sistem KomandanTe, Ini Kata PDIP Jateng

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya buka suara soal sistem Komandan Tempur (KomandanTe) Stelsel di Pileg 2024 yang membuat puluhan caleg mereka terancam tidak dilantik. PDIP menegaskan, seharusnya seluruh caleg sudah memahami aturan tersebut.

"Sistem KomandanTe Stelsel itu dijalankan sudah mulai di tingkat ketua cabang untuk sosialisasi tahun 2021. Pada saat itu ada yang enggak paham, diajarin sedikit demi sediki sampai benar, sampai mereka paham," ujar Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng usai acara halal bihalal di Hotel Padma Semarang, Rabu (1/5) malam.

Ia mengatakan, sudah seharusnya seluruh kader memahami sistem ini. Apalagi, sebelumnya sudah ada kesepakatan menggunakan sistem ini berdasarkan Peraturan Partai nomor 01 tahun 2023.

"Disampaikan dalam rakor terakhir, ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua pemenangan pemilu, dan lainnya diundang ke Jakarta. Jateng gunakan PP 01 tahun 2023 yang isinya KomandanTe Stelsel," jelas dia.

Ia pun menghormati protes para caleg yang dilayangkan melalui jalur yang resmi seperti melalui KPU. Hal itu juga diatur dalam peraturan partai.

"Kalau teman-teman masih mau usaha, ke KPU, mekanisme tata cara gugatan terhadap keputusan partai ada di PP 03, Silakan ditempuh," tegas dia.

Meski begitu, menurutnya, protes keberatan tersebut seharusnya dilayangkan sebelum keluarnya Surat Keputusan. Apalagi dasar pembuatan SK itu merupakan kesepakatan bersama.

"Sistem ini ada berbagai macam kritikan, ya ayo perbaiki. Untuk proses ke depan kalau sudah lewat ya harusnya sampaikan sebelumnya SK keluar, yang buat SK kan kita semua. Mari kita hargai yang sedang berjuang, menggugat. Monggo saja mekanismenya ditempuh," kata Agustina.

Diberitakan sebelumnya, puluhan caleg PDIP terancam gagal dilantik karena terganjal aturan sistem KomandanTe. Mereka mengirimkan puluhan karangan bunga ke kantor KPU Jateng.

Beberapa karangan bunga itu bertuliskan ;

"Terima kasih KPU, Kembalikan Jiwa Demokrasi di Negeri Ini, Kami Tidak Rela Suara Kami Diberikan Kepada Caleg Yang Bukan Pilihan Kami"

"Terima kasih Kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP Atas Diterbitkannya Aturan Partai Nomor 3 Tahun 2024, Kami Sangat Bangga dan Senang Hati Sebagai Relawan yang Taat Pada Aturan UU yang Berlaku"

"KPU Harus Ambil Langkah Tegas Sesuai Undang2 Pemilu Agar Hentikan Gejolak Pesta Demokrasi 2024 di Jawa Tengah. Banteng Soca Ludiro Jawa Tengah,".

"Protes ini kan terkait masalah sistem pemberlakuan KomandanTe di Jawa Tengah yang mungkin sudah sekitar setelah pemilu dilakukan terjadi banyak sekali protes-protes yang mana KomandanTe ini banyak sekali permasalahannya," ujar Ketua organisasi Banteng Soca Ludiro Wawan Mulungdi KPU Jateng, Senin (29/4).

Sistem KomandanTe Steltel

PDIP menerapkan aturan KomandanTe Stelsel di Pileg 2024 untuk wilayah Jateng. Aturan itu kini menuai polemik di internal partai karena caleg terpilih terancam batal dilantik.

Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang Supriyadi mengatakan, Sistem KomandanTe merupakan aturan tentang pembagian wilayah suara bagi para caleg PDIP. Supriyadi mencontohkan, ia yang maju dalam dapil 1 Semarang mendapatkan wilayah tempur di 5 kelurahan.

"Jadi kalau sistem KomandanTe itu berbasis wilayah tempur gotong royong itu kalau KPU atau umum itu tergantung daerah pemilihan atau dapil. Kalau wilayah tempur itu caleg kabupaten kota itu basisnya desa atau kelurahan," jelas Supriyadi.

"Contohnya saya di Dapil Semarang 1 mendapatkan tugas wilayah tempur itu 5 kelurahan, yaitu Bandaharjo, Kuningan, dan 3 lainnya, nah, itu namanya wilayah tempur," jelas dia.

Menurut dia, dengan adanya sistem KomandanTe, para caleg dari PDIP tidak bersaing atau saling berebut suara di dapil yang sama. Pembagian wilayah tempur itu juga sudah melalui proses yang panjang.

"Kalau sistem KomandanTe itu untuk memperkuat basis-basis bawah, supaya antarcaleg internal itu tidak bersaing sendiri karena sudah mendapat wilayah masing-masing. Tujuannya itu supaya lebih fokus, itu bagus, sistem KomandanTe itu bagus," tegas Supriyadi.

Sudah Ada Hitam di Atas Putih

Terkait masih caleg yang gagal dilantik itu, Supriyadi mengaku sudah ada hitam di atas putih. Hasilnya caleg itu pun menerima keputusan dari aturan partai tersebut.

Ia pun meminta agar kader PDI Perjuangan yang lainnya untuk menerima dan mematuhi peraturan ini. Ia menilai sudah seharusnya tidak ada perdebatan atau polemik yang muncul terkait peraturan ini.

"Pesan saya harusnya dipahami dulu mengenai aturan KomandanTe itu. Harusnya sudah tidak ada perdebatan lagi soal aturan itu," kata Supriyadi.