Bohong Lagi,Kabinet Perang Israel Cueki Seruan AS: Putuskan Perluas Operasi Militer di Rafah

Bohong Lagi, Kabinet Perang Israel Cueki Seruan AS: Putuskan Perluas Operasi Militer di Rafah

TRIBUNNEWS.COM - Kabinet Perang Israel, Jumat (10/5/2024) malam dilaporkan menyetujui "perluasan wilayah operasi" Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di kota Rafah Gaza Selatan.

Dilansir Axios, kabar persetujuan ini datang dari tiga sumber yang mengetahui rincian perluasan operasi militer Israel di Rafah. 

Pada awal pekan ini saat mengumumkan rencana evakuasi warga Rafah, Israel mengklaim kalau operasi di Rafah hanya berstatus operasi militer 'terbatas'.

Baca juga: Israel Pakai Kekuatan Penuh Gempur Rafah Timur, IDF Larang Warga Gaza Dekati Perbatasan Mesir

Persetujuan perluasan invasi di Rafah tersebut datang di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika Serikat (AS) mengenai situasi kemanusiaan di Rafah.

Presiden AS Joe Biden pekan ini mengatakan jika Israel menyerbu Rafah, tempat lebih dari satu juta pengungsi Palestina berlindung, AS akan berhenti memasok peluru artileri, bom, dan jet tempur dan senjata ofensif lainnya ke Israel.

Baca juga: Dongkol AS Setop Amunisi, Netanyahu: Israel Bisa Sendiri, Kami Lanjut Perang Meski dengan Kuku Jari

Cueki Seruan AS

Dua narasumber laporan mengatakan, perluasan invasi di Rafah ini adalah “ekspansi terukur” yang tidak melewati “garis merah” Biden.

Sumber ketiga menjelaskan kepada Axios, perluasan yang disetujui tersebut "mencakup tindakan yang dapat ditafsirkan AS sebagai melewati garis merah Biden."

Israel mengklaim Rafah adalah tempat pertahanan terakhir militan Hamas.

Ketiga sumber tersebut menambahkan kalau kabinet perang Israel juga menginstruksikan tim Israel untuk merundingkan pembicaraan tidak langsung mengenai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata guna melanjutkan upaya mencapai kesepakatan dan merumuskan inisiatif baru yang mengarah pada terobosan.

Baca juga: Negosiasi dengan Hamas Gagal, Pemerintahan Israel Hampir Runtuh, Dua Menteri Dewan Perang Mundur

Sumber tersebut mengatakan "menteri ultranasionalis Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich memberikan suara menentang keputusan tersebut. Keduanya telah mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda perundingan dan menyerang Rafah."

Mesir Marah

Keputusan kabinet ini diambil ketika meningkatnya kekhawatiran di pemerintahan Biden mengenai memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah Rafah sejak Israel mengambil kendali atas penyeberangan Rafah di sisi Palestina awal pekan ini, kata dua pejabat AS.

Para pejabat mengatakan Israel tidak cukup baik dalam mengoordinasikan pengelolaan penyeberangan tersebut dengan pihak Mesir, yang menjadi "sangat marah".

Baca juga: Tank-Tank Israel Rebut Kendali Penyeberangan Rafah, Mesir Siaga, Siapkan Semua Skenario Perang

Akibatnya, Mesir menolak mengirim truk bantuan, termasuk truk bahan bakar, melalui penyeberangan Kerem Shalom antara Israel dan Gaza, kata para pejabat.

Para pejabat mengatakan pemerintahan Biden sekarang menekan Israel untuk membuka kembali penyeberangan Rafah dan mendesak Mesir untuk mengirim truk melalui Kerem Shalom untuk sementara waktu.

Namun, situasi keamanan di sekitar Kerem Shalom (Karam Abu Salem) tidak stabil, dan PBB mengalami kesulitan mengirimkan truknya untuk mengambil bantuan di penyeberangan.

Baca juga: IDF Tembus Rafah dari Timur Perbatasan Mesir, Mortir Kaliber Berat Al-Qassam Bombardir Kerem Shalom

AS Tak Percaya Israel Sama Sekali

Salah satu kekurangan utama di Gaza adalah bahan bakar – hampir tidak ada yang masuk ke Gaza sejak 7 Mei, menurut seorang pejabat AS.

Menurut Axios, PBB mencoba membeli bahan bakar dari Israel dan membawanya ke Gaza melalui Kerem Shalom setelah penyeberangan Rafah ditutup.

"Namun Israel menolak permintaan tersebut karena satu-satunya entitas PBB yang memiliki uang untuk bahan bakar tersebut adalah UNRWA," kata seorang pejabat AS.

Para pemimpin Israel menuduh staf UNRWA mempunyai hubungan dengan Hamas, namun sebuah laporan yang dikeluarkan bulan lalu menemukan bahwa Israel belum memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.

PBB membutuhkan waktu untuk menemukan lembaga lain yang akan membeli bahan bakar tersebut.

"Kita berada dalam satu minggu dengan penurunan signifikan dalam bantuan yang masuk," kata seorang pejabat AS.

“Ini adalah hal yang kami peringatkan kepada Israel agar tidak dilakukan. Ini adalah mikrokosmos dari semua yang telah dilakukan Israel selama tujuh bulan terakhir, itulah sebabnya kami tidak mempercayai mereka sama sekali untuk melakukan tindakan yang benar di Rafah," katanya.

Pasukan Israel telah meningkatkan operasi militer di Rafah, menargetkan menara perumahan dan fasilitas umum menggunakan pesawat F-16 dan drone serang.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa sekitar 110.000 warga Palestina telah meninggalkan Rafah sejak Israel memulai kemajuan pasukan ke bagian timur kota dan mengintensifkan serangan pada hari Senin.

Konflik yang meningkat telah menyebabkan meluasnya pengungsian dan menimbulkan kekhawatiran mengenai korban sipil dan kerusakan infrastruktur di Rafah, sebuah daerah padat penduduk di Jalur Gaza.

(oln/Shfq/*)