Biodata Eep Saefulloh Fatah yang Sebut Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan,Eks Konsultan Politiknya

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Eep Saefulloh Fatah, konsultan politik yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dimakzulkan.

Pernyataan Eep Saifulloh Fatah ini diucapkan dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

"Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024," kata Eep. 

Eep beralasan, pemakzulan itu harus dilakukan karena Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.

Menurut Eep, mantan Wali Kota Solo ini dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres usai Ganjar Pranowo Dilaporkan KPK, Pengamat: PDIP Akan Takluk

Eep juga menyebut Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.

Masyarakat tidak boleh membiarkan Jokowi melakukan pelanggaran seenaknya.

"Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi oleh Presiden tidak boleh dilakukan apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, agar ini diperkarakan sampai tuntas dan ujungnya bisa ada pihak yang menang secara politik itu urusan yang lain," katanya.

Lebih lanjut, Eep menambahkan, pembiaran terhadap Presiden Jokowi bisa berdampak besar bagi bangsa dan negara.

Nantinya, presiden-presiden lain bisa mencontoh hal yang sama dengan melanggar konstitusi.

"Semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai tamplate ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuatan yang besar, yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas," katanya.

"Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa bahkan serta merta dan ternyata dibiarkan ketika melanggar konstitusi dan undang-undang maka yang saya bilang tadi semua presiden akan mencontoh sebagai template," tutupnya.

Eep melanjutkan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melampaui kediktatoran zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Ia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya

Di bagian lain, Eep juga menyebut Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang paling brengsek dan brutal sejak zaman reformasi.

Pasalnya, Presiden Jokowi terus menerus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka.

"Ini Pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham, ini Pemilu paling brutal, Pemilu paling brengsek dari semua Pemilu yang kita miliki selama reformasi," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Implikasinya, kata Eep, pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang dilakukan Presiden Jokowi membuat proses dan hasil Pemilu 2024 menjadi cacat dari berbagai lini.

Ia mengatakan bahwasanya KPU hingga Bawaslu seharusnya bertanggung jawab dengan kekacauan Pemilu 2024.

Apalagi, saat ini juga terjadi banyak kekisruhan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan.

"Menurut hemat saya, KPU, Panwas dan semua pihak yang terlibat menjadi penanggung jawab Pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh selama kita menyelenggarakan pemilu," katanya.

Ia pun mengungkit carut marutnya penggunaan sirekap KPU.

Menurutnya, banyak data yang tidak sesuai antara C1 hasil dengan data yang ditampilkan dalam sirekap.

"Celakanya itu terjadi saat kita pertama kali menggunakan teknologi yang sebelumnya belum kita punya yang disebut artificial intelegent yang dengan sangat mudah memindai C hasil menjadi data numerik ke dalam suatu aplikasi dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi sampai saat ini kekacauan terjadi," pungkasnya.

Siapa sebenarnya Eep Saefulloh Fatah? 

Eep Saefulloh Fatah lahir di Bekasi pada 13 November 1967. 

Ia pendiri sekaligus pemimpin di PolMark Indonesia, sebuah lembaga konsultan politik.

Bungsu dari 8 bersaudara ini, menjalani masa kecil hingga remaja di suatu kampung bernama Babakan, Cibarusah yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Jonggol.

Ia mengenyam pendidikan di SD Madrasah Ibtida’iyah, dan SMP, Cibarusah.

Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bekasi.

Ia rajin dan cerdas selama duduk dibangku sekolah.

Setelag tamat sekolah, Eep Saefulloh melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, fakultas Ilmu Politik.

Setelah lulus kuliah ia dipercaya menjadi staf pengajar dan peneliti di jurusan Ilmu Politik Fisip UI.

Mata kuliah yang ikut diasuhnya adalah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Metodologi Ilmu Politik, dan Konsensus dan Konflik Politik.

Di usia muda ia berhasil menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Utusan Golongan mulai 1 Juli 1998. 

Namun, ia memutuskan mundur setelah 7 bulan mengemban tugas tersebut.

Keputusan tersebut justru membuat karirnya meningkat karena Eep Saefulloh mendirikan dan memimpin Komisi Pemberdayaan Pemilih (KPP atau Joint Committee for Voter Education) yang melakukan kegiatan pendidikan politik selama penyelenggaraan Pemilu 1999.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, Eep Saefulloh juga fokus mengembangkan usaha bisnisnya.

Ia saat ini menjabat sebagai Founder & CEO PolMark Indonesia (Political Marketing Consulting) dan Founder & CEO Dig-Inc.Asia (Digital Marketing and Solutions).

Pernah Jadi Konsultan Politik Jokowi-JK

Eep Saefulloh Fatah pernah menjadi konsultan politik pasangan Anies Baswedan-Sandaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada DKI 2017.

Selama menjadi konsultan politik, rekam jejak Eep tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dia menjadi orang yang ada di belakang kemenangan pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Eep juga memiliki peran besar dalam kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Ia juga menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2012.

Saat itu, Jokowi-Ahok mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang sebelumnya memiliki popularitas tinggi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eep Saefulloh: Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan