Besok DK PBB Gelar Sidang untuk Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina,AS: Minta Restu Israel Dulu

Besok DK PBB Gelar Rapat untuk Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina, AS: Minta Restu Israel Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan menggelar sidang untuk memutuskan keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB, Senin (8/4/2024).

Khaberni melansir, agenda rapat bertajuk “Penerimaan Anggota Baru” itu disebut-sebut mendapat tentangan dari Amerika Serikat (AS) selaku pemegang hak veto di PBB.

Baca juga: Israel Siap Hadapi Serangan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran: Kami yang Tentukan Metode Balasan

Adapun Palestina disebutkan mendapat dukungan dari Kelompok Negara Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan Organisasi Negara-negara Non-Blok, terkait status keanggotaan penuh mereka.

Negara Palestina saat ini berstatus “negara pengamat”.

Status 'anggota pengamat' membuat Palestina tidak berhak memberikan suara pada resolusi yang diambil di Majelis Umum atau bersaing untuk mendapatkan keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan.

Baca juga: Israel Terpojok, AS Balik Badan, Dewan PBB Larang Ekspor Senjata ke Tel Aviv, IDF Perang Pakai Batu?

Ditentang AS

Langkah Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh PBB ini sudah dimulai beberapa waktu lalu dengan mendorong diadakannya pemungutan suara.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour pada Rabu (3/4/2024) menyatakan, langkah ini ditentang oleh Amerika Serikat (AS).

“Kami sedang mencari izin masuk. Itu adalah hak alami dan hukum kami,” kata Mansour.

“Semua orang mengatakan ‘solusi dua negara’, lalu apa logikanya menolak kami menjadi negara anggota (PBB)?” kata Mansour dilansir Arab News.

Sebagai informasi, PBB memiliki mekanisme untuk menerima keanggotan baru secara penuh sebuah negara.

Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melalui pemungutan suara di Dewan Keamanan – di mana sekutu Israel, Amerika Serikat dan empat negara lainnya memiliki hak veto – dan kemudian disetujui oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Umum.

Presiden Palestina Mahmud Abbas awalnya meluncurkan permohonan status kenegaraan pada tahun 2011.

Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan, namun Majelis Umum pada tahun berikutnya memberikan status pengamat yang lebih terbatas pada “Negara Palestina.”

Otoritas Palestina mengajukan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali pada Selasa.

Alasan Penolakan AS, Minta Restu Israel Dulu

Komentar Mansour muncul ketika Amerika Serikat pada Rabu (3/4/2024) pagi menyuarakan penolakannya terhadap keanggotaan penuh Palestina.

Penolakan AS itu dinyatakan dengan mengatakan, mereka sebenarnya mendukung pembentukan negara tetapi harus melalui negosiasi dengan Israel.

“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.

Menurut AS, 'restu' Israel menjadi kunci dari terbentuknya negara Palestina yang mendapat pengakuan luas, bukan PBB.

“Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, sesuatu yang kami kejar saat ini, dan bukan di PBB,” katanya, tanpa secara eksplisit mengatakan apakah Amerika Serikat akan memveto tawaran tersebut jika mencapai kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB.

Miller mengatakan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken telah secara aktif terlibat dalam menetapkan “jaminan keamanan” bagi Israel sebagai bagian dari landasan bagi negara Palestina.

Pemerintahan Presiden Joe Biden dinilai semakin mengisyaratkan dukungan terhadap negara Palestina, terlebih saat Otoritas Palestina telah direformasi dan berkuasa di Tepi Barat dan Gaza.

Dukungan ini seiring dengan upaya AS mencari cara untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di mana Israel berusaha menghilangkan Hamas dari Gaza.

Baca juga: Hamas: Pasukan Arab Apa Pun yang Ikut Agenda Israel di Gaza Bakal Diperangi Sebagai Antek Pendudukan

Rezim Israel Saat Ini Memusuhi PA 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menentang terbentuknya negara Palestina.

Netanyahu diketahui, memimpin pemerintahan sayap kanan dengan anggota yang memusuhi Otoritas Palestina (PA).

PA adalah pemegang otonomi dan otoritas terbatas di beberapa bagian Tepi Barat.

Berdasarkan undang-undang Amerika yang sudah lama berlaku, Amerika Serikat diharuskan memotong dana untuk badan-badan PBB yang memberikan keanggotaan penuh pada negara Palestina.

Undang-undang tersebut diterapkan secara selektif.

Amerika Serikat menghentikan pendanaan pada tahun 2011 dan kemudian menarik diri dari badan kebudayaan dan ilmu pengetahuan PBB UNESCO, namun bergabung kembali pada tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.

Robert Wood, wakil perwakilan AS untuk PBB, mengatakan kalau  pengakuan negara Palestina oleh badan dunia secara keseluruhan berarti “pendanaan akan dipotong dari sistem PBB, jadi kami terikat oleh hukum AS.”

“Harapan kami adalah mereka tidak melakukan hal itu, tapi itu terserah mereka,” kata Wood tentang tawaran Palestina.

(oln/khbrn/arabnews/*)