JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Rabu (26/3/2025).
RUPST mengangkat Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menjadi direktur utama di bank dengan logo 46 tersebut.
Sebelumnya, BNI memberhentikan Royke Tumilaar dari jabatannya sebagai direktur utama BNI setelah masa jabatannya telah habis tahun ini.
Baca juga: Royke Istirahat, BNI Angkat Putrama Wahju Setyawan Jadi Dirut
BNI juga mengangkat Alexandra Askandar menjadi wakil direktur utama BNI. Sebelumnya, Alexandra telah diberhentikan dari posisinya sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri.
Sebelum menjabat sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar sempat menjabat sebagai Direktur Corporate Banking di Bank Mandiri.
Selain itu, ada beberapa nama baru dalam jajaran direksi BNI seperti Rian Kaslan, Abu Santosa Sudrajat, Muhammad Iqbal, sampai Eko Setyo Nugroho.
Berikut ini adalah susunan direksi dan komisaris yang diusulkan melalui RUPS BNI.
Baca juga: Sah, RUPST BNI Angkat Alexandra Askandar Jadi Wadirut
Jajaran Komisaris
- Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar
- Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata
- Komiaris: Suminto
- Komisaris: Donny Hutabarat
- Komisaris Independen: Vera Febyanthy
- Komisaris Independen: Didik Junaidi Rachbini
Jajaran Direksi
- Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan
- Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
- Direktur Corporate Banking: Agung Prabowo
- Direktur Treasury & International Banking: Abu Santosa Sudrajat
- Direktur Kelembagaan: Eko Setyo Nugroho
- Direktur Commercial Banking: M Iqbal
- Direktur Operations: Ronny Venir
- Direktur Human Capital dan Compliance: Munadi Herlambang
- Direktur Finance & Strategy: Hussein Paolo Kartadjoemena
- Direktur Consumer Banking: Corina Leyla Karnelies
- Direkrur Risk Management: David Pirzada
- Direktur IT: Toto Prasetio
- Direktur Network & Retail Funding: Rian Kaslan
Demikian adalah susunan direksi dan komisaris BNI yang diusulkan melalui RUPS.
Anggota dewan komisaris dan direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.