Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?
Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan—sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.
Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan'”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.
“Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).
Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.
Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.
Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.
“Inilah kesempatan kita untuk memberikan pelayanan publik terakhir yang berkesan bagi para siswa generasi mendatang,” tulisnya.
“Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”
Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.
Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres—sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.
Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.
Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?
Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.
Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.
Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.
Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.
Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.
Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.
Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.
“Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.
“Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”
Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?
Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.
Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.
Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.
Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.
Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.
Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.
Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.
Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?
Tidak bisa kalau seorang diri.
Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.
Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS—60 dari 100 senator.
Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.
Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.
Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.
Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikan—yang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU lain—gagal disahkan.
Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.
Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.
Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.
McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.
Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.
Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.
Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.
Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.
Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.
Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.
Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.
Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.
Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.
Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).
Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?
Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.
Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.
“Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.
“Itu bukan urusan mereka.”
Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.
Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.
Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.
Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.
Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.
Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.
Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka
Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.
Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?
Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.
Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.
Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.
Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.
Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.
Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.
Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.
Baca juga:
- Trump melemahkan Voice of America, perintahkan 1.300 pegawai ambil cuti
- Trump berencana ambil alih Gaza dan pindahkan warga Palestina, apa rencana dunia Arab untuk membangun kembali Gaza?
- AS hengkang dari WHO, apa imbasnya bagi dunia?
Baca juga:
- Presiden Trump merilis sejumlah perintah eksekutif – Sejarah, definisi dan mengapa perintah eksekutif disebut topik sensitif?
- Trump tangguhkan hibah dan pinjaman luar negeri – Apa imbasnya bagi Indonesia?
- Siapa pendeta yang ceramahi Trump soal LGBT+ dan imigran saat ibadah pelantikan presiden?