5 Daftar Aset di Rumah Ridwan Kamil and Kantor Bank BJB yang Disita KPK: Mobil hingga Deposito Rp70 M
Daftar Aset di Rumah Ridwan Kamil dan Kantor Bank BJB yang Disita KPK Terkait Korupsi Bank BJB: Dokumen hingga Deposito Rp70 M
TRIBUNTRENDS.COM – Inilah daftar aset di rumah Ridwan Kamil dan Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan penggeledahan.
Diketahui, selama tiga hari melaksanakan penggeledahan, KPK menemukan barang bukti berupa dokumen, catatan terkait dengan pengeluaran dana non-budgeter, dan sejumlah aset.
Pada tanggal 13 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah Ridwan Kamil dan Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani terkait dengan pengelolaan dana non-budgeter di Bank BJB.
KPK melakukan penggeledahan selama tiga hari dan menemukan sejumlah barang bukti yang dianggap relevan dengan penyidikan.
Sejumlah barang bukti tersebut akhirnya disita oleh KPK guna penyelidikan lebih lanjut. Berikut barang bukti atau aset yang disita KPK:
- Dokumen-Dokumen Penting
KPK menemukan sejumlah dokumen dan catatan yang terkait dengan pengeluaran dana non-budgeter.
Dana ini merupakan dana yang dikeluarkan di luar anggaran resmi negara atau daerah (APBN/APBD), yang kemungkinan digunakan untuk tujuan yang tidak transparan dan tidak tercatat dalam anggaran resmi.
Dokumen-dokumen ini menjadi kunci bagi KPK dalam mengungkap siapa saja yang terlibat dan menikmati dana tersebut.
2. Uang dalam Bentuk Deposito (Rp 70 Miliar)
Selain dokumen, KPK juga menyita sejumlah uang yang disimpan dalam bentuk deposito, dengan jumlah sekitar Rp 70 miliar.
Ini menambah kecurigaan adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sah.
Namun diduga dialihkan ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Kendaraan
KPK juga menyita sejumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang diduga diperoleh melalui aliran dana yang tidak sah.
Kendaraan-kendaraan ini menjadi salah satu aset yang diduga terkait dengan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
4. Aset Tanah
Sejumlah aset tanah juga disita, yang mungkin digunakan untuk tujuan pribadi atau bisnis yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam skandal ini.
Penyitaan aset tanah ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengidentifikasi dan melacak aliran dana yang mungkin tersembunyi.
5. Aset Rumah dan Bangunan
Selain tanah, KPK juga menyita beberapa aset rumah dan bangunan yang diperkirakan terkait dengan praktik korupsi yang sedang diselidiki.
Aset-aset ini akan menjadi bahan analisis lebih lanjut untuk mengungkap siapa saja yang memanfaatkan hasil dari penyalahgunaan dana tersebut.
Pengaruh Kasus Korupsi Bank BJB:
Kasus ini mencuat karena adanya dugaan pengelolaan dana non-budgeter yang disalurkan melalui Bank BJB.
Dana tersebut, yang tidak tercatat dalam anggaran negara atau daerah, digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak transparan.
KPK sudah mulai memetakan siapa saja yang menerima manfaat dari dana tersebut dan diharapkan penyidikan ini dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di dalam institusi keuangan pemerintah daerah ini.
KPK juga menegaskan bahwa penyitaan barang-barang tersebut merupakan langkah penting dalam mendalami aliran dana yang mungkin telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berperan dalam korupsi ini.
Penyitaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.
Tindakan Lanjutan dan Harapan KPK:
KPK berharap dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ini, proses penyidikan dapat terus berjalan dengan lebih transparan dan efektif.
Penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, serta memperbaiki tata kelola keuangan di sektor perbankan daerah yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik.
(TribunTrends.com/WartaKota/Feryanto)