KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menjanjikan akses pembiayaan awal Rp 500 juta bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan menjadi mitra program makan bergizi gratis (MBG).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya akese pembiyaan yang mudah bagi UMKM mitra MBG.
Baca Juga: Istana: Kepuasan Publik Pemacu Semangat Pemerintah untuk Bekerja Lebih Baik
Menurutnya, syarat yang harus dipenuhi yakni UMKM wajib mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra pelaksanaan program.
“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Rabu (29/1).
Berdasarkan data Kementerian UMKM terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, di mana 49 persen di antaranya adalah perempuan.
Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG.
Baca Juga: Survei Celios: Masyarakat Tolak Utang Luar Negeri untuk Biaya Makan Bergizi Gratis
Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Maka dari itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak sebagai mitra strategis yang asngat penting untuk mencapai tujuan besar ini,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra.
Baca Juga: 100 Hari Program 3 Juta Rumah dan MBG, Begini Catatan Ekonom
Dengan demikian, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.
“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan seperti dikutip dari Kompas, Minggu (26/1).
Dadan mengatakan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.
“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” kata dia.
Baca Juga: Tak Lagi Reimburse, Mitra Pelaksana Program MBG akan Langsung Dibayar Mulai Februari
Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.
Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.
Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.
Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.