Puji Nelayan Kholid di Rapat DPR Soal Pagar Laut Tangerang,Politisi Ini Minta Menteri KKP Tak Takut

SURYA.co.id – Sosok nelayan Kholid yang berani mengungkap korporasi di balik pemasangan pagar laut Tangerang rupanya menggelitik anggota DPR RI. 

Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny Danaparamita sempat menyebut nama nelayan Kholid. 

Tak tanggung-tanggung, Sonny memuji nelayan Kholid itu di depan sang menteri. 

Awalnya, Sonny memprotes pemaparan Menteri Trenggono yang seolah-olah memframing Komisi IV ikut membongkar pagar laut tersebut.   

“Saya agak protes dengan paparan ini. Judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Tolong kalau menarasikannya harus pas. Karena menurut saya ini tidak tepat. Arahnya dibawa framing ikut bongkar, saya kira tidak,” tegas Sonny. 

Baca juga: Tuntutan Nelayan Kholid: Otak di Balik Pagar Laut Tangerang Diproses Hukum, Jangan Antek-antek Saja

Menurut Sonny, sampai saat ini pencabutan atau pembongkaran pagar laut masih menjadi perdebatan, sesuai atau tidaknya dengan aturan yang ada.  

Meski demikian, secara pribadi dia setuju karena yang paling utama adalah untuk menyelamatkan kesejahteraan nelayan. 

“Kalau itu sudah klir kita gak ada masalah, kita mendukung. Ini tolong konteksnya tidak tepat, agar kami tidak jadi perdebatan,” ujarnya. 

Sonny lalu mengungkap sosok nelayan Kholid yang viral beberapa hari terakhir.  

“Saya banyak belajar dari seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya nelayan Kholid, banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya,” pujinya. 

“Cuma sayangnya, judul (buku) yang dibaca agak ngeri: logika penjajah,” sambungnya. 

Sonny berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia, karena itu sudah menjadi tugasnya.  

“Tolong tunjukkan sebagai bapaknya nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataan seperti itu,” ujarnya. 

Sonny menilai KPP telah teledor baru mengetahui adanya pagar laut sepanjang 30 km. 

Bahkan, hal ini juga terjadi di sejumlah daerah seperti di Pari atau di Sidoarjo. 

Sonny juga menyoroti pernyataan Trenggono yang beberapa waktu lalu menolak pembongkaran pagar laut karena kasusnya dalam proses penyidikan.

“Kalau sudah tahap penyidikan, berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup.  Sudah patut diduga siapa yang memasang bambu itu,” ungkapnya. 

Sonny lalu berkelakar bahwa sebenarnya untuk mengetahui hal itu cukup mudah, bahkan di media sosial sudah banyak berseliweran. 

Bahkan di media, nama direksi hingga komisaris dari pemasang pagar laut itu sudah bisa dilihat. 

Karena itulah dia meminta Trenggono untuk tidak takut mengungkapkan. 

“Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Gak usah takut sampaikan siapa yang memasang itu. 

Di belakang bapak. ribuan nelayan Indonesia siap memback up. Dimasa saat ini, keberanian adalah kemewahan pak,” serunya. 

Siapa Nelayan Kholid yang Dipuji Sonny? 

Kholid dikenal vokal menolak pembangunan pagar laut karena berdampak buruk bagi para nelayan.

Salah satu kerugian yang dialami Kholid adalah penurunan drastis pendapatannya akibat pagar laut tersebut.

“Otomatis banyak kerugian dengan saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid mengaku sempat ditelpon oleh seseorang yang memintanya untuk tidak mengurusi masalah di Tangerang.

Ucapan pria tersebut membuat Kholid teringat sebuah buku berjudul Logika Penjajah karya Yai Midi.

“Dalam isi buku tersebut persis seperti kata penelpon tersebut ke saya, kamu orang Serang nggak boleh urusi Tangerang,” tuturnya.

Menurut Kholid, sebagai seorang nelayan tidak boleh berpikir parsial karena itu merupakan ciri-ciri penjajah.

“Penjajah itu punya pandangan parsial, kita tidak boleh menolong tetangga yang sedang dijajah, begitu juga di laut. Ketika Tangerang menangis, orang Serang menangis,” jelasnya.

Kholid mengibaratkan pemasangan pagar laut di Tangerang seperti kedaulatan negara yang dicaplok korporasi.

“Saya melawan, kehidupan saya sebagai nelayan dikelola korporasi, sampai kiamat anak cucu saya miskin, karena saya hanya dijadikan objek, dia yang mengelola,” bebernya.

“Korporasi selalu berbicara untung dan rugi, tapi tidak mementingkan keadilan bagi rakyat. Kami tidak merasakan itu,” ujarnya.

Terbaru, setelah pagar laut dibongkar, Kholid meminta otak pelaku pemagaran laut Tangerang ini diusut dan diberikan sanksi hukum yang tegas. 

Diakui Kholid, dia dan para nelayan merasa senang dengan pembongkaran pagar laut Tangerang. 

“Artinya kami sebagai masyarakat nelayan, sudah merasa dihadiri oleh perangkat negara, terutama KKP, TNI AL,” kata Kholid dikutip dari tayangan The Prime Show iNews TV pada Rabu (22/1/2025). 

Meski demikian, lanjut Kholid, persoalannya tidak berhenti hanya pada pencabutan pagar laut. 

Baca juga: Daftar Pejabat Terlibat Penerbitan HGB dan SHM di Area Pagar Laut Tangerang, Mahfud MD: Kongkalikong

Di sini ada pelaku yang harus diselesaikan secara hukum.

“Ini ada juga orang-orang yang mencoba mentransaksikan laut, ini harus diusut secara hukum oleh alat-alat negara,” katanya. 

Menurutnya, perbuatan mentransaksikan laut ini sudah melanggar hukum, sehingga harus ditindak.  

Dalam mengambil tindakan ini juga tidak boleh tebang pilih, hanya orang-orang yang menjadi kaki tangan, tapi harus sampai pada siapa otak di balik ini semua. 

“Negara tidak boleh kalah dengan sesuatu yang sifatnya bukan negara. Ya korporasi itu,” tegasnya. 

Dikatakan Kholid, laut itu simbol kedaulatan negara yang harus benar-benar dijaga. 

“Jangan sampai ada kambing hitam, otaknya juga harus kena,” katanya. 

Kholid kembali membantah jika pemagaran itu dilakukan swadaya masyarakat untuk kepentingan budidaya kerang hijau, rumput laut, atau untuk pemecah gelombang.

Hal ini sudah dipatahkan dengan ditemukannya ratusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan belasan sertifikat hak milik di atas area pagar laut tersebut. 

“Faktanya ini ada HGB, SHM yang sudah keluar. Dan ini atas nama orang. Itu harus diproses secara hukum,” tegasnya. 

Kholid menuding ada kepentingan korporasi setelah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dinyatakan sebagai proyek strategis nasional (PSN). 

Kholid lalu mengurai  alibi korporasi untuk menguasai laut Tangerang. 

“Alibi mereka, mereka pagar itu tujuannya akan mengeplot. Makanya dibikin petak-petak bambu. 

Itu seolah-olah dibuat sketsa seperti tambak. Dalih mereka ini tanah yang abrasi, yang dulunya tambak, ada sertifikatnya atau ada HGB,” ungkapnya. 

Karena itu, lanjut Kholid, negara tidak boleh kalah dengan alibi ini, karena ada ketentuan hukum yang dilanggar di sini. 

“Kira-kira hukum bicara seperti apa ketika ada laut dikapling-kapling lalu ditransaksikan? Lahan kemudian abrasi di laut, kepemilikannya seperti apa. Kita negara hukum. Bernegara harus mematuhi hukum. Kalau melanggar ya ditindak,” tegasnya. 

“Jangan tindakan hukum hanya sebatas, pelaku-pelaku kecil, antek-anteknya saja. Tapi harus ditangkap juga belanda, penjajah dan otaknya. Kami sebagai rakyat tidak sudi, laut kami sebagai simbol kedaulan negara mau dicaplok oleh orang yang menjajah,” tukasnya. 

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur. Klik di sini untuk untuk bergabung