Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di di Hotel Tavia Heritage, Jakarta. Sejumlah isu akan dibahas mulai dari pendidikan karakter hingga program makan bergizi.
“Program makan bergizi yang saat ini menjadi program pemerintah, berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi,” jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/1).
Salmah mengatakan visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka panjang, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan akan dicapai antara lain melalui kedaulatan pangan.
“Perempuan, memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” katanya.
Salmah menyambut baik rencana pemerintah menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
Pada pembukaan Tanwir l ‘Aisyiyah juga akan dilakukan penandatanganan MOU oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Kerja sama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban,” katanya.
Tanwir I ‘Aisyiyah akan diikuti oleh 350 peserta dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah. Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah di luar negeri akan mengikuti secara online melalui Zoom.
Tanwir ‘Aisyiyah adalah forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar. Tema kali ini adalah “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan”.
“Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang peduli pada isu perempuan, anak, dan kelompok marjinal melihat bahwa ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind,” jelas Salmah.
Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, mengatakan Tanwir juga akan membahas isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam.
“Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan, harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” kata Tri.
Dia mencontohkan masalah sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, masalah perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.
“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” pungkasnya.