Hasto Diminta Kuak Pejabat Terlibat Pusaran Korupsi,Serangan Balik Lebih Dahsyat Jika Omon-omon

TRIBUNJAKARTA.COM – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diminta segera menguak pejabat kunci yang terlibat pusaran korupsi. 

Hal itu diungkapkan pengamat politk Adi Prayitno. Adi mengungkit pernyataan Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli yang berbicara mengenai informasi yang dimiliki Hasto Kristiyanto.

Guntur menyebutrkan Hasto Kristiyanto memiliki informasi terkait skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di Indonesia. 

Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. 

Selain itu, Adi mengutip pernyataan Guntur Romli bahwa Hasto memiliki fakta dan informasi terkait abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu

“Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur romlin ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius. Apapun judulnya tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu dua periode berturut-turut,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Kamis (2/1/2025).

Tak hanya itu, Adi mengingatkan PDIP merupakan partau bagian dari kekuasaan politik yang ikut menikmati sehingga tahu persis persoalan hukum yang kental dengan kepentingan politik.

Menurut Adi, pernyataan Guntur Romli diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang menderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci.

Kemudian, persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa diungkap secara terang benderang oleh PDIP maupun Hasto Kristiyanto.

“Makanya di  tunggu kira-kira kapan ini akan diungkap yang kedua tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini letika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi soal penyalahgunaan kekuasaan intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali dalam konteks kasus hukum. Misalnya ketika melibatkan sejumlah petinggi negara pejabat negara itu kan senyap,” ujarnya.

Adi menuturkan informasi yang dimiliki Hasto Kristiyanto dapat segera disampaikan kepada penegak hukum yakni KPK, Kepolisian atau Kejaksaan. 

Ia menilai Hasto dapat menjadi justice collaborator untuk menunjukkan sosok pejabat-pejabat kunci yang terlibat dalam pusaran korupsi atau cenderung

 menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan politik tertentu.

Namun, Adi mengungkapkan Hasto Kristiyanto bila informasi mengenai skandal elit kunci itu tidak diungkap kepada penegak hukum.

“Jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hannya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon itulah yang akan terjadi,” jelas Adi.

Adi mengatakan satu-satunya cara Hasto untuk mendapatkan dukungan publik meski telah berstatus tersangka KPK yakni mengungkap kasus korupsi yang tidak pernah tersentuh hukum.

“Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik,” ujarnya.

Pernyataan Guntur Romli

Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan, dokumen penting bukti skandal pejabat negara yang dimiliki Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tak hanya dalam bentuk video. 

Guntur Romli mengklaim bukti-bukti yang Hasto miliki berupa dokumen audio hingga teks. 

Menurutnya, bukti-bukti itu autentik, orisinil, dan kuat dalam mengungkap skandal pejabat negara.

“Semua bentuk dokumen, ada video, audio dan teks ya. Itu semua dokumen yang kami anggap autentik, orisinil dan kuat sebagai bukti,” kata Guntur Romli dalam Sapa Indonesia Pagi, KompasTV, Senin (30/12/2024). 

Guntur mengatakan semua dokumen itu dititipkan pada pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie di luar negeri. 

Guntur Romli mengatakan alasan PDIP menyimpan dokumen penting berisi skandal korupsi pejabat negara hingga hari ini karena kurangnya kepercayaan ke lembaga yang berwenang menangani masalah terkait.

“Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum saat ini.” 

“Biasanya kan KPK sudah banyak menerima laporan kasus korupsi besar, tapi nggak ada tindak lanjut,” ujar Guntur.

Dalam kesempatan terpisah, Guntur mengatakan bukti-bukti yang akan diungkap itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam kasus Harun Masiku.

Guntur mengklaim dokumen yang dijadikan bukti itu menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Jumat (27/12/2024).

Guntur tak bisa memastikan kapan video itu akan diungkap.  Yang pasti menurutnya, bukti itu bisa diungkap kapan saja. 

“Tergantung Saudara Sekjen (Hasto), bisa kapan saja,” katanya.

Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

“Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen,” kata Guntur.

“Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa,” lanjutnya.  (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya