JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah menyiapkan terobosan baru untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat pada 2025.
Menurut Cucun, kesejahteraan masyarakat adalah modal penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sehingga harus ditingkatkan secara optimal.
“Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal,” ujar Cucun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).
Cucun pun menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 75,08 pada 2024 dan menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112 dunia.
Baca juga: Kupas 15 Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat pada 2025
IPM mencakup tiga dimensi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Namun, Cucun menilai posisi tersebut masih berada di tataran tengah-bawah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” kata politikus PKB itu.
Dari segi pendidikan, Cucun menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Baca juga: PPN Barang Mewah Naik, Pemerintah Siapkan Stimulus Rp 38,6 Triliun
Dia juga berpandangan bahwa peran pendidikan dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum efektif.
“Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” kata Cucun.
Sementara di bidang kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen atau setara dengan 25,22 juta orang.
Angka ini turun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023.
“Pengentasan kemiskinan ini bisa dibilang lambat. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahun,” kata Cucun.
Cucun melanjutkan, capaian pengentasan kemiskinan ekstrem pun masih meleset dari target nol persen yang dicanangkan pemerintah.
Hingga Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran 0,83 persen.
“Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” kata dia.
Baca juga: Jelang Pergantian Tahun, Prabowo Resmi Umumkan PPN 12 Persen: Perintah Undang-Undang
Menurut Cucun, diperlukan perbaikan sistem untuk mengatasi ego sektoral yang sering menghambat pembangunan.
Dia pun berharap pemerintah, DPR, maupun masyarakat dapat bersatu dan bergotong royong demi kesejahteraan bersama.
“Melalui fungsi dan perannya masing-masing, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas, serta masyarakat aktif mendukung serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan,” ujar Cucun.