JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan perkembangan terbaru soal rencana perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Rini, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan dilakukan.
“Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini dalam keterangan yang dilansir pada Jumat (27/12/2024).
“Tentunya saya nanti akan koordinasi dulu dengan Otorita IKN tentang kesiapan infrastruktur dengan sejumlah perubahan di 48 kementerian,” lanjutnya.
Baca juga: Kepastian ASN Pindah ke IKN Masih Tunggu Arahan Presiden Prabowo
Selain itu, menurut Menteri Rini ia ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.
Terlebih untuk sejumlah kementerian baru yang pejabatnya belum semuanya dilantik.
“Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah),” ungkap Rini.
“Sekarang kan dipecah lagi. Dipecah kementerian. Nah saya mesti ngecek lagi,” tambahnya.
Baca juga: ASN Pindah ke IKN 2025, Menpan RB: Januari Infrastruktur Sudah Sangat Siap
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Baca juga: Menteri PUPR Pastikan Apartemen Siap Huni jika ASN Pindah ke IKN Januari 2025
Ia menjelaskan, total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun.
Rinciannya yakni progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1 persen, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.
Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
“Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.