Pemerintah siap menggelontorkan dana senilai Rp 28,2 triliun untuk mendukung pembangunan 220.000 unit rumah subsidi pada 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengatakan langkah itu bagian dari upaya percepatan realisasi target nasional pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Di awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP. Untuk itu, mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang, untuk memastikan rumah dalam status ready stock,” kata Heru di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (23/12).
Heru menyebut, langkah ini merupakan terobosan nyata untuk mempercepat realisasi program FLPP sekaligus mendukung pencapaian target program 3 juta rumah. Saat ini, BP Tapera bersama perbankan tengah membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering.
“Upaya ini dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025,” jelasnya.
Sebagai wujud komitmen bersama, BP Tapera, perbankan, dan pengembang telah mendeklarasikan diri untuk mensukseskan program 3 juta rumah.
“Kami berharap kolaborasi ini semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal, dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran,” ungkap Heru.
Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, mengatakan pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi menjadi 334 ribu unit di 2025.
Bonny mengungkapkan, tambahan unit FLPP ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema cicilan yang lebih terjangkau.
“Kuota FLPP sebelumnya ditargetkan 200 ribu unit per tahun. Satgas Perumahan menaikkan 100 ribu unit sehingga total menjadi 300 ribu unit. Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” kata Bonny kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).
Bonny mengatakan, masyarakat perlu diedukasi tentang kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Dia mencontohkan, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.
“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300.000, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau dia panjang (tenor) 40 tahun, kamu nggak rugi. Kamu nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ungkap Bonny.