TEMPO.CO, Jakarta – Pihak oposisi telah memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas pernyataan darurat militer Korea Selatan. Jika dimakzulkan, ia dapat diadili atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi.
Dilansir dari Euronews, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengganti Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun di tengah upaya partai-partai oposisi untuk memakzulkan kedua orang tersebut. Pemakzulan karena eks menteri pertahanan dan Yoon Suk Yeol sempat memberlakukan darurat militer minggu ini, sebuah langkah yang dibatalkan oleh parlemen.
Kim Yong Hyun mengajukan pengunduran dirinya dan meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan kepada publik akibat insiden tersebut. Ia mengakui bahwa pasukan bertindak atas perintahnya dan bertanggung jawab penuh.
Yoon mengumumkan pada hari Kamis bahwa Kim akan digantikan oleh pensiunan Jenderal Choi Byung-hyuk. Saat ini Choi menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi. Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho akan menjabat sebagai penjabat menteri hingga Choi memangku jabatan tersebut setelah sidang parlemen.
Sidang ini sebagian besar bersifat simbolis, karena presiden dapat menunjuk menteri tanpa memerlukan persetujuan parlemen.
Sebuah usulan bersama untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol telah diajukan ke Majelis Nasional. Usulan akan dibahas dalam pemungutan suara pada Sabtu malam ini. Sementara itu, setelah insiden darurat militer, banyak orang berkumpul di luar gedung parlemen untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan menyalakan lilin sebagai protes terhadap presiden.
Yoon Suk Yeol menghadapi potensi tuntutan atas pengkhianatan tingkat tinggi. Sejak mengumumkan mencabut darurat militer, ia belum muncul di depan publik.
Anggota parlemen oposisi juga memberikan suara pada Kamis untuk memakzulkan ketua badan audit Korea Selatan dan tiga jaksa senior. Para jaksa dituduh melemahkan penyelidikan atas dugaan manipulasi saham yang melibatkan istri Yoon Suk Yeol.
Pengumuman darurat militer Korea Selatan menuai reaksi dari negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menolak berkomentar. Ia mengatakan bahwa situasi tersebut merupakan urusan dalam negeri Seoul.
Di sisi lain, pemerintah Jepang mengatakan pihaknya sedang memantau situasi di Seoul dengan keprihatinan yang serius.
Kepala Sekretaris Kabinet Korea Selatan Hayashi Yoshimasa mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa Jepang dan Korea Selatan adalah tetangga penting yang harus bekerja sama menghadapi tantangan global. “Pemerintah akan membuat keputusan yang tepat mengenai hubungan bilateral komprehensif kedua negara,” ujar Hayashi.