BATAM, KOMPAS.COM – Ketua KPU Batam Mawardi mengaku kendala teknis menjadi alasan utama dibatalkannya debat kedua Pilwalkot Batam yang mempertemukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 1 Nuryanto-Hardi Hood dan paslon 2 Amsakar-Li Claudia Chandra, Jumat (15/11/2024).
Namun, Mawardi tidak menyebutkan dengan jelas mengenai kendala teknis yang dimaksud.
Baca juga: Debat Kedua Pilwalkot Batam Batal Digelar, Nuryanto Kesal KPU Mau Diatur Calon Lain
Dirinya hanya menyebut bahwa kendala ini berkaitan dengan SK KPU nomor 1316 terkait petunjuk teknis yang berhubungan dengan tata tertib debat.
Baca juga: Debat Kedua Pilwalkot Batam Tiba-tiba Dibatalkan
“Kendala teknis itu yang terpenting, artinya regulasi yang kami jalankan sesuai dengan SK 1316 terkait dengan petunjuk teknis kampanye pemilu, terkait dengan tatib,” ujarnya.
Mawardi juga menyebut hal ini berkaitan dengan belum terakomodirnya permintaan dari paslon yang akan mengikuti debat.
Hal ini juga yang membuat pihak penyelenggara sempat menunda waktu pelaksanaan debat sebelum akhirnya dibatalkan.
Mawardi menyebutkan hal ini setelah disinggung mengenai isu penggunaan alat bantu elektronik saat debat yang diduga menjadi alasan utama pembatalan debat.
“Untuk hal itu, saya kira harus perlu kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena justru itu memang tidak ketemu antara kesepakatan ini (soal penggunaan alat bantu),” jelasnya.
Mawardi juga menyebut alasan lain pembatalan debat adalah karena situasi yang kurang kondusif.
Hal ini sempat disampaikan sesaat sebelum mengumumkan pembatalan debat.
“Karena kondisi tidak kondusif, maka kegiatan debat pada hari ini tidak dapat dilanjutkan,” ujar Mawardi sebelum menyampaikan permintaan maafnya kepada kedua paslon dan para tim pendukung.
Terkait situasi yang dianggap kurang kondusif, kemudian mendapat respons dari pihak Kepolisian yang menyebut seluruh proses debat yang akhirnya dibatalkan berlangsung kondusif.
“Kawan-kawan sudah melihat sendiri, pelaksanaan ini berjalan kondusif. Pernyataan Ketua KPU soal kondisi tidak kondusif menurut saya kurang tepat. Ini hanya masalah teknis, makanya ditunda. Soal teknis, silakan tanyakan ke KPU,” kata Kabagops Polresta Barelang, Kompol Zainal Christoper Tamba, kepada awak media.
Ia juga menjelaskan bahwa pengamanan acara melibatkan lebih dari 185 personel kepolisian dari Polda Kepri dan Polresta Barelang, yang didukung oleh 20 personel TNI.
“Pengamanan kita sudah maksimal, sesuai dengan perkiraan dari intelijen. Jika bicara soal ketidak kondusifan, saya tidak setuju,” ujarnya.