JAKARTA, KOMPAS TV – Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/11/2024) menyetujui revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ( UU DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Awalnya, seluruh fraksi menyampaikan pandangan terkait revisi UU DKJ. Selanjutnya, Adies meminta pesetujuan peserta rapat terhadap revisi UU DKJ.
Baca Juga: Jokowi Teken UU DKJ, Pj Gubernur DKI: Perpindahan Ibu Kota ke Nusantara masih Tunggu Keppres
“Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies.
“Setuju,” jawab anggota DPR.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR.
Hal ini diputuskan dalam rapat pleno Baleg DPR di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Keputusan ini diambil setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya terhadap revisi UU DKJ.
“Kita semua bapak ibu, kita hari ini untuk menyepakati bahwa RUU ini adalah inisiatif dari DPR. Setuju, pak?” tanya Ketua Baleg DPR, Bob Hasan.
Bob mengatakan, usulan revisi UU DKJ menjadi inisiatif DPR diputuskan dalam rapat paripurna pada Selasa (12/11/2024).
Dalam revisi ini, terdapat penambahan empat pasal di antaranya Pasal 70A, 70B 70C, dan 70D.
Pasal 70A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Pasal 70B
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Ibukota untuk daerah pemilihan Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Pasal 70C
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta I, II, dan III tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Baca Juga: UU DKJ Atur Dana Kelurahan 5 Persen dari APBD, Ketua DPRD DKI: Wah, Gede Anggarannya kalau Segitu
Pasal 70D
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.