JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.
Natalius Pigai sebelumnya merupakan mantan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika,” kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengklaim, memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM.
Baca juga: Rapat Bareng Komisi XIII DPR, Natalius Pigai Singgung Selama Ini Jadi Oposisi
Ia juga mengklaim, dari semua menteri di Kabinet Prabowo Subianto, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.
“Kalau bapak melihat semua menteri. Kami dua lah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude,” ujarnya.
Selain itu, Pigai mengaku bangga lantaran mendapat serangan atas pernyataannya yang meminta anggaran Rp 20 triliun. Adapun anggaran ini salah satunya untuk membangun Universitas HAM.
Baca juga: Komisi XIII DPR Tunda Rapat dengan Menteri HAM Natalius Pigai
Sebab, Pigai mengatakan dirinya ingin membuat terobosan besar untuk mengangkat hak asasi manusia menjadi salah satu masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini.
“Jadi itu sebenernya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenernya bagi kami pembela HAM, hal yang biasa-biasa saja,” tuturnya.