Yandri Dikritik Pedas Rocky Gerung,Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih Diperingatkan Mayor Teddy

TRIBUNJAKARTA.COM – Buntut kritik pedas pengamat politik Rocky Gerung dan masyarakat luas, Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor Teddy Indra Wijaya beri peringatan seluruh menteri Kabinet Merah Putih.

Rocky mendesak Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto untuk mundur karena menggunakan simbol negra untuk kepentingan pribadi.

Politikus PAN itu menggunakan kop surat kementeriannya untuk mengundang aparat desa di Kabupaten Serang, hadir di acara haul ibundanya di salah satu pondok pesantren.

Bagi Rocky, penggalangan aparat desa itu melanggar etika publik, terlebih, istri sang menteri, Ratu Rachmatu Zakiyah, merupakan calon bupati di daerah itu.

Peringatan Mayor Teddy

Paringatan Mayor Teddy sebagai Seskab disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp.

“Dalam masa awal kabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stemple kementerian dan tanda tangan Menteri terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemic di masyarakat,” bunyi peringatan tersebut mengutip Kompas.id yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (23/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa pesan tersebut merupakan imbauan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Mayor Teddy.

“Isi surat tersebut adalah imbauan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet untuk semua Menteri,” kata Hasan, dikutip dari Kompas.id.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi juga membenarkan soal adanya peringatan dari Mayor Teddy yang disampaikan melalui WhatsApp group itu..

“Iya (Seskab memberi peringatan), kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya. Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih,” ujar Budi di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

Saat ditanya apakah peringatan Teddy itu merupakan teguran bagi seluruh menteri, Budi membantahnya. Dia menyebut Teddy hanya mengingatkan semua menteri untuk berhati-hati, khususnya yang terkait kepentingan pribadi dan keluarga.

“Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” jelasnya.

Kop dan Stempel

Sebelumnya diberitakan, beredar di media sosial surat berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tertanggal 21 Oktober 2024.

Surat dengan nomor 19/UMM.02.03/X/2024 itu bersifat penting dan berperihal undangan haul, hari santri dan tasyakuran.

Surat tersebut ditujukan kepada para Kepala Desa, para sekretariat desa, para staf desa, para Ketua RW, Para Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Keramat Watu.

Keramat Watu sendiri merupakan kecamatan di Kabupaten Serang.

Isi surat adalah undangan untuk menghadiri haul kedua ibunda Yandri Susanto di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang.

Surat tersebut pun tertera tanda tangan Yandri sebagai menteri.

Pantauan Acara

Acara haul itupun terlaksana sekira pukul 09.00-12.00 WIB.

Yandri dan istrinya yang calon Bupati Serang, Ratu Zakiyah hadir pada acara tersebut

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah juga hadir.

Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, alat peraga kampanye (APK) calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas terpampang di dalam area ponpes. 

Terlihat juga stiker Paslon nomor urut 2, Zakiyah-Najib di aula ponpes yang menjadi tempat utama acara tersebut. 

“Acara ini tidak ada kaitan dengan apa namanya kaitan unsur politiknya. Ini murni adalah haul emak kami, kami juga nggak mau Ini ditunggangi dengan apapun, karena emak kami itu orang hebat ya,” ujar Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024). 

Pengakuan

Yandri juga tak menampik mengundang para kepala desa, staf sesa, ketua RT, RW, kader PKK serta Posyandu. 

Bahkan kata Yandri, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar turut diundang. Namun ia memastikan tak ada pengerahan massa. 

“Nggak ada pengarahan tadi kan dengar langsung,” pungkasnya.

Yandri mengakui telah melakukan kesalahan dengan membuat surat undangan kop dan stampel resmi kementerian untuk acara peringatan haul ke-2 ibunya. 

Namun ia enggan disebut menyalahgunakan simbol negara untuk urusan pribadi.

“Itu bisa kita koreksi nanti,  tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan,” kata Yandri.

Kritik Rocky Gerung

Rocky Gerung tegas mengatakan, dalam kasus ini, birokrasi pada kementerian sudah digunakan untuk kepentingan keluarga sang menteri.

“Kalau misalnya sang menteri yang dari PAN itu merasa ada yang salah, mestinya dia gak tanda tangan surat itu kan. Kelihatannya bahwa penggunaan kapasitas birokrasi sekarang sudah dipakai untuk kepentingan keluarga, dalam hal ini kepentingan sang istri,” kata Rocky di akun Youtubenya, Rocky Gerung Official, Selasa (22/10/2024).

Menurut Rocky, kontrol etika Yandri sebagai pejabat publik buruk, karena mengerahkan aparat desa menggunakan hirarki kekuasaan yang lebih tinggi.

“Penjabat publik diberi semacam diskresi untuk memanfaatkan kekuasaannya tapi dengan kontrol etik yang sempurna. Kalau sekedar soal surat menyurat itu tidak dipahami itu artinya kontrol etiknya itu buruk sekali kan. Mengerahkan ASN mengerahkan lingkungan sekitar atas nama menteri karena kedudukan dia yang adalah anggota kabinet.”

“Itu sudah memanfaatkan feodalisme, itu sudah memanfaatkan hierarki yang bukan bagian dari etika publik,” kata Rocky.

Menurut Rocky, hanya pengunduran diri yang bisa membayar pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

“Etika publik hanya menghendaki supaya pejabat publik itu tahu diri, kan enggak ada hukumannya, tetapi ketahuandirian itu yang memungkinkan seseorang mundurkan diri justru.”

“Karena dianggap bahwa saya memang belum pantas untuk memegang jabatan publik karena di kepala saya masih banyak sekali kepentingan privat,” kata rocky.

Yandri juga dinilai telah melanggar arahan Presiden Prabowo yang melantiknya.

Pada pidato perdana sebagai presiden, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024), Prabowo sudah menegaskan, kepada setiap pemimpin di level apapun untuk selalu bekerja demi rakyat, bukan atas nama pribadi atau keluarga.

“Kan Pak Prabowo sendiri yang mengancam bahkan bahwa jangan sekali-sekali memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, jangan sekali-sekali memakai anggaran termasuk memberi kop surat untuk mencetak undangan atas dasar perintah untuk mengumpulkan orang bukan karena kepentingan negara.”

“jadi orang bertanya apa kepentingan negara di dalam peristiwa pengumpulan massa di lokasi itu, kan itu pertanyaan publik utama tuh. Nanti mau dijawab dengan cara apa itu sudah berlangsung dan satu-satunya jawaban adalah mengundurkan diri.”

“Jadi etika itu justru akan mengembalikan marwah dari kabinet,” kata Rocky.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya