Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjelaskan stimulus yang mendorong industri P2P lending atau pinjaman online (pinjol) mencatatkan kenaikan laba dan outstanding pinjaman pada Agustus 2024.
Sampai Agustus 2024, industri P2P lending berhasil mencatatkan peningkatan laba dibandingkan dengan posisi bulan Juli 2024 menjadi sebesar Rp656,80 miliar. Sementara outstanding P2P lending per Agustus 2024 sebesar Rp72,03 triliun, juga tumbuh 35,62% year on year (yoy).
Entjik S. Djafar, Ketua Umum AFPI mengatakan peluang peningkatan laba P2P lending di sisa 2024 ini terbuka lebar asalkan kondisi ekonomi tetap stabil dan industri mampu beradaptasi degan perubahan regulasi.
Baca Juga : Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 Berizin OJK dan Websitenya, Ada 98 Perusahaan
“Peningkatan laba fintech lending hingga Agustus 2024 mengindikasikan tren positif. Stabilitas ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga acuan akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan minat untuk meminjam,” kata Entjik kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).
Kinerja positif industri P2P lending ini menurutnya juga tidak lepas dari meningkatknya kesadaran masarakat akan produk keuangan digital sehingga mendorong minat untuk menggunakan layanan fintech P2P lending.
Baca Juga : : Cara Melunasi Jeratan Utang Pinjol, Anti Gagal Bayar (Galbay)!
Sementara dari sisi industri, Entjik mengatakan para pemain P2P lending menyambutnya dengan terus mengembangkan produk dan memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani.
Asal tahu saja, berdasarkan data OJK penyaluran pinjaman online per Juli 2024 75,19% didominasi oleh Pulau Jawa, degan nilai sebesar Rp20,61 triliun, dari total Rp27,41 triliun. Di Jawa sendiri, 34,84% pinjaman online disalurkan ke wilayah Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp7,18 triliun.
Baca Juga : : Bos Akseleran Ungkap Strategi Perusahaan Fintech Berhasil Kerek Laba
Jumlah tersebut, sangat timpang jika dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Nangroe Aceh Darussalam yang hanya Rp89,19 miliar, Jambi Rp219,57 miliar, Kalimantan Utara Rp37,94 miliar, atau Papua dengan nilai Rp78,26 miliar.
“Kami terus mengembangkan produk yang memungkinkan kami memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani. Hal lain adalah efisiensi pengelolaan operasional, sehingga kami dapat menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas,” tandasnya.