Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa kisruh dualisme kepemimpinan. Saat ini ada 2 sosok yang memimpin Kadin yaitu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Lantas, bagaimana kronologi kisruh perebutan kursi Ketum Kadin?
Perebutan kursi Ketua Umum Kadin terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).
Pada Munaslub Kadin yang diselenggarakan di St Regis Jakarta, menetapkan Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin Indonesia yang baru periode 2024-2029. Hal tersebut menimbulkan polemik, karena Arsjad Rasjid seharusnya masih menjabat sebagai Kadin hingga 2026.
Baca Juga : Ekonom Blak-blakan Dampak Dualisme Kadin ke Ekonomi RI
Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo yang hadir dalam Munaslub menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid.
Menurutnya, pemilihan Anindya juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Dia juga menyebutkan bahwa Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum karena dihadiri oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.
Baca Juga : : Jokowi Sebut Kisruh Kadin Urusan Internal: Bola Panas Jangan Kasih ke Saya
Bambang menyatakan bahwa Munaslub juga tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota.
“Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran,” kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).
Baca Juga : : Perebutan Kursi Ketum Kadin: Arsjad Surati Jokowi, Istana Buka Suara
Bamsoet menjelaskan pergantian Ketum Kadin dilakukan bukan karena Arsjad Rasjid melakukan pelanggaran setelah sempat bergabung sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.
Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.
“Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana Kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah,” jelasnya.
Selain Bamsoet, Munaslub Kadin 2024 turut dihadiri sejumlah pengusaha lainnya seperti bos Blue Bird Indra Priawan, pengusaha Nurdin Halid hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Sikap Menkumham
Setelah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketum Kadin yang baru pada Munaslub 2024, Anindya Bakrie langsung menggelar pertemuan atau sarasehan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas pada Minggu (15/9/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Menkumham memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.
“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI.
Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.
Supratman juga mengatakan bahwa sebagai pihak pemerintah, dirinya melihat hal tersebut merupakan persoalan internal Kadin Indonesia.
Menurutnya, persoalan itu telah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin yang baru.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ungkap Supratman usai acara Saresahan bersama Kadin di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).
Terkait dengan aturan, Supratman menyebutkan bahwa dirinya akan membuat surat keputusan yang akan diberikan kepada presiden. Namun nantinya semua keputusan menurutnya ada di tangan presiden setelah melewati proses harmonisasi di kementerian.
“Kalau bisa secepatnya [terkait aturan], kenapa harus berlama-lama,” katanya.
Bantah Kudeta
Anindya Bakrie membantah telah mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin. Dia menyebut Munaslub 2024 digelar atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.
“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).
Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.
“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.
Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.
“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa Kadin itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.
Penguasaan Menara Kadin
Kubu Arsjad Rasjid tidak dapat menggelar kegiatan di Menara Kadin usai Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketum pada Munaslub 2024. Menara Kadin digunakan oleh kubu Anindya Bakrie untuk melakukan sejumlah kegiatan.
Sedianya, Arsjad menggelar konferensi pers terkait kisruh Munaslub Kadin pada Minggu (15/9/2024) siang pukul 13.00 WIB. Namun, agenda tersebut mendadak dipindahkan ke lokasi lain.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Minggu (15/9/2024) pukul 12.50 WIB di lobi Menara Kadin sebagian media mulai berdatangan untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Namun, menurut informasi yang diterima Bisnis, agenda tersebut berubah jadwal waktu dan lokasi dari yang diumumkan semula.
“Karena adanya situasi yang tidak terduga, kami informasikan bahwa press conference kami pindah ke JS Luwansa lt 3, Ruang Nisi 6,” tulis informasi yang diterima Bisnis.
Arsjad Rasjid menceritakan bahwa ada sejumlah pihak yang berupaya menghalanginya datang ke Menara Kadin untuk menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan Munaslub Kadin pada Minggu (15/9/2024).
Dia mengatakan bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk, sehingga agenda konferensi pers berpindah lokasi ke JS Luwansa.
“Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa temen-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi,” kata Arsjad di JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).
Imbas dualisme Kadin itu, Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses kubu Arsjad karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.
Padahal menurut Arsjad pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.
“Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29,” ujar Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).
Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.
“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut,” katanya.
Munaslub Dianggap Ilegal
Arsjad juga menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan Sabtu lalu di Hotel St Regis, Jakarta yang disebut sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku.
Dia menyatakan bahwa Munaslub yang digelar Sabtu (14/9/2024) tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin.
“Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).
Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.
Selain itu, Arsjad mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.
“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad.
Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.
Sebanyak 21 Kadin daerah juga menyatakan menolak hasil Munaslub 2024 dan mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin. Berdasarkan keterangan resmi Kadin, penolakan Munaslub 2024 datang dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah.
Kemudian, Kadin Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua Barat Daya.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan Munaslub yang digelar tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.
“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak,” kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).
Langkah Hukum
Dalam perkembangan terbaru, kubu Arsjad Rasjid menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum dalam seteru dengan kubu Anindya Bakrie.
Informasi tersebut diketahui dari undangan konferensi pers pengurus Kadin Indonesia periode 2021-2026 terkait dengan hasil investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran organisasi pada Munaslub Kadin 2024.
Dalam laporannya, pengurus Kadin kubu Arsjad telah mengantongi bukti pelanggaran pelaksanaan Munaslub 2024 tersebut dan akan menempuh jalur hukum di bawah nahkoda Hamdan Zoelva.
“Beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Kadin yang turut serta melakukan pelanggaran organisasi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub ilegal tersebut,” tulis surat edaran dikutip Selasa (17/9/2024).
Adapun, penyampaian bukti pelanggaran dan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh itu akan dilakukan pada Selasa siang (17/9/2024).
Respons Istana
Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyampaikan tanggapannya atas kisruh Kadin indonesia yang semakin memanas.
Jokowi meminta agar kisruh dualisme kepemimpinan Kadin diselesaikan secara internal. Dia menegaskan agar dalam konflik yang terjadi di dalam internal organisasi tidak menjadi bola panas yang seringkali mengarah kepadanya.
“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden, dia memang dekat dengan berbagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia.
Sehingga menurutnya selama ini hubungannya dengan organisasi tersebut selalu berjalan dengan baik dan hangat.
“Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Baik. Dulu baik dengan Pak Surya Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya,” pungkas Jokowi.