KOMPAS.com – Pemilik kendaraan harus memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor atau mobil setelah menjualnya.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, STNK kendaraan yang dijual harus diblokir sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 3 Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
“STNK kendaraan yang dijual disarankan untuk segera pemblokiran data STNK,” kata Artanto, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2024).
STNK adalah dokumen wajib yang harus dimiliki semua kendaraan dan menjadi salah satu legalitas bukti kendaraan tersebut sudah terdaftar.
Lantas mengapa STNK kendaraan yang dijual perlu diblokir?
Baca juga: STNK Berlaku tapi Pajak Telat Tetap Bisa Ditilang, Ini Penjelasannya
Risiko jika STNK tidak diblokir
Artanto menjelaskan, pemblokiran pajak kendaraan yang sudah dijual dilakukan untuk menghindari risiko pengenaan pajak progresif atau pajak berkelipatan.
Pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan pemilik kendaraan ketika memiliki kendaraan lebih dari satu.
Jika nama Anda masih berstatus sebagai pemilik kendaraan yang dijual, kendaraan yang baru terhitung sebagai kendaraan kedua. Dengan melakukan pemblokiran STNK kendaraan yang dijual, Anda tidak akan dikenai pajak progresif ketika membeli kendaraan baru.
Mengacu pada Pasal 87 ayat 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2021, STNK kendaraan yang dijual harus diblokir untuk menghindari:
- Pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor dan/atau penggantian STNK; dan
- Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.
Baca juga: Jika Ketinggalan, Bolehkah Menunjukkan SIM dan STNK lewat Foto atau Video Call Saat Razia?
Senada , Baur STNK Satlantas Polresta Solo, Jawa Tengah Muhamad Thoha juga menyarankan agar pemilik kendaraan segera memblokir STNK kendaraan bermotor yang dijualnya.
Hal itu bertujuan untuk meminimalisir risiko praktik tindak kejahatan.
“Pemblokiran STNK dimaksudkan agar apabila kendaraan tersebut digunakan untuk sarana kejahatan, petugas lebih mudah untuk melacak identitas kendaraan tersebut,” terangnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.
Risiko lainnya jika STNK kendaraa yang dijual tidak diblokir adalah menerima kiriman surat ELTE atau e-Tilang.
Menurut Thoha, pemblokiran STNK kendaraan yang berpindah tangan memudahkan petugas ELTE saat menindak pelanggaran lalu lintas.
Baca juga: Cara Mengurus STNK Hilang atas Nama Orang Lain, Berikut Syarat dan Prosedurnya
Begitu juga apabila terjadi keterlambatan pajak, petugas Samsat juga bisa mengirimkan surat ke pemilik kendaraan yang baru.
“Apabila kena tilang dari petugas ELTE bisa kirim surat konfirmasi ke sesuai alamat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemblokiran STNK oleh pemilik kendaraan lama yang sudah dijual juga bisa membuat pemilik baru melakukan balik nama sesuai identitasnya.
Pasalnya, tidak semua pembeli kendaraan bermotor memiliki kesadaran untuk melakukan balik nama STNK.
Thoha memastikan, blokir STNK kendaraan yang dijual tidak dikenai biaya alias gratis.
Baca juga: Warganet Telat Bayar Pajak STNK Tahunan Pilih Tunggu Petugas Datang, Siap-siap Didenda
Cara blokir STNK kendaraan yang dijual
Pemblokiran STNK dapat dilakukan di Samsat sesuai alamat kendaraan. Pemohon hanya perlu membawa beberapa dokumen kelengkapan.
Dilansir dari Kompas.com (6/5/2024s), berikut persyaratan dokumen untuk melakukan blokir STNK:
- Fotokopi KTP pemilik kendaraan
- Surat kuasa bermaterai dan fotokopiannya (bila dikuasakan ke orang lain)
- Fotokopi surat akta penyerahan dan bukti bayar
- Fotokopi STNK/BPKB
- Fotokopi Kartu Keluarga
“Jangan lupa untuk melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan,” kata Artanto.
Baca juga: Ganti STNK dan Pelat Nomor tapi BPKB Ada di Leasing, Apa Solusinya?
Di beberapa wilayah, pemblokiran STNK kendaraan bermotor bisa dilakukan secara online. Di Jakarta, misalnya, layanan pemblokiran bisa dilakukan di https://bapenda.jakarta.go.id/.
Pemblokiran STNK yang dilakukan secara online perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di situs Pajak Online Jakarta di tautan https://pajakonline.jakarta.go.id menggunakan nomor KTP. Berikut caranya:
- Masuk ke situs Pajak Online di tautan di atas
- Pilih Menu PKB
- Pilih Pelayanan Jenis Pelayanan Blokir Kendaraan
- Pilih nomor polisi kendaraan yang akan diblokir Unggah kelengkapan dokumen
- Kemudian klik “Kirim”.
Baca juga: SIM dan STNK Mati atau Ketinggalan, Kena Tilang atau Kendaraan Disita? Ini Kata Polisi
Cara cek STNK diblokir atau tidak
STNK yang diblokir menyebabkan kendaraan berisiko menjadi “bodong” atau tidak terdaftar secara resmi dan rentan untuk ditahan di jalan raya.
Untuk memastikan apakah STNK kendaraan bermotor yang dibeli diblokir atau tidak, Anda bisa mengeceknya secara online, yaitu melalui SMS, website, hingga mendatangi langsung kantor SAMSAT.
Dikutip dari Kontan, berikut cara cek STNK diblokir atau tidak:
1. Via website Samsat
Untuk mengecek status STNK diblokir atau tidak, Anda bisa mengeceknya melalui laman resmi Samsat.
Pastikan Anda menggunakan alamat website yang sesuai dengan domisili Anda, karena setiap daerah memiliki website Samsat yang berbeda. Berikut di antaranya:
- DKI Jakarta: https://samsat-pkb2.go.id/
- Bandung: https://bapenda.jabarprov.go.id/infopkb/
- Jawa Tengah: https://bapenda.jatengprov.go.id/
- Jawa Timur: https://info.dipendajatim.go.id/esamsat
2. Via e-Tilang
Pengecekan status pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui e-Tilang. Berikut caranya:
- Buka laman https://etle-korlantas.info/
- Klik Cek Data
- Kemudian, masukkan plat nomor kendaraan, Nomor Mesin, dan rangka.
- Informasi terkait pajak kendaraan dan biaya lain yang harus dibayarkan akan ditampilkan di layar
- Lihat kolom Status Kendaraan di bagian paling bawah.
Jika tertulis “(plat nomor polisi) Blokir E.T.L.E”, artinya status STNK kendaraan Anda terblokir.