Ibu kota China, Beijing, menjadi saksi sejarah penandatanganan rekonsiliasi Fatah dan Hamas pada Selasa (23/7). Mereka bersama 12 faksi lain di Palestina sepakat membentuk pemerintahan persatuan interim dalam payung Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO).
Ini adalah kali kedua China berhasil menjadi mediator masalah di Timur Tengah. Pada 2023 lalu, China sukses menjadi mediator perdamaian antara Arab Saudi dan Iran.
Kesepakatan pembentukan pemerintahan gabungan di Palestina disaksikan langsung oleh Menlu China Wang Yi. Ke-12 faksi meneken Deklarasi Beijing.
Atas apa yang dilakukan China, pejabat Fatah Mahmoud al-Aloul, menyampaikan terima kasih. Dia menyebut China selalu mendukung perjuangan Palestina.
“Kepada China, kalian memiliki cinta dari kami, kalian memiliki persahabatan dari kami dari seluruh rakyat Palestina,” ucap al-Aloul seperti dikutip dari Reuters.
Usai menyaksikan kesepakatan, Menlu Wang menegaskan negaranya ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah.
“Kami juga menyerukan gencatan senjata komprehensif, abadi, dan berkelanjutan,” ucap Wang Yi.
“Inti dari pencapaian ini adalah memperjelas bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah representasi tunggal sah dari rakyat Palestina,” sambung dia.
Mengutip laporan kantor berita AFP, saat ini satu-satunya kekuatan dunia yang mampu menjadi mediator Hamas-Fatah yang bertikai adalah China.
Pemerintahan di Palestina terpecah setelah pemilu 2006 yang dimenangi Hamas. Pemilu tersebut berujung pertikaian berdarah yang membuat Hamas dan Fatah bermusuhan.
Hamas sejak 2007 mendirikan pemerintahan sendiri di Gaza dan menguasai sepenuhnya wilayah itu.
Sedangkan faksi Fatah kini menjadi pengendali Otoritas Palestina. Mereka memerintah di Tepi Barat yang masih diduduki Israel.
Penelusuran kumparan, sejak 2007 negara-negara di Timur Tengah dan Amerika Serikat berulang kali mencoba mendamaikan faksi-faksi di Palestina.
Negara-negara itu di antaranya, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar hingga Aljazair. Amerika Serikat pada 2020 mencoba hal serupa.
Beberapa mediasi seperti pada 2020 sampai 2022 berhasil mencapai kesepakatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak pernah mencapai implementasi nyata.