[POPULER NASIONAL] JK Tanggapi Isu Ridwan Kamil Ditolak Warga Jakarta | Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla turut menanggapi soal isu penolakan dari masyarakat Jakarta terhadap salah satu calon gubernur, Ridwan Kamil.

Dari sudut pandang JK, sapaan Kalla, masyarakat sebagai pemilik suara berhak menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai pemimpin provinsi yang mereka huni.

Masih dari dunia politik, Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan mulai memanggil calon-calon menteri menjelang pelantikan.

Baca juga: Soal Video Penolakan Ridwan Kamil di Jaktim, Jubir PKS: Itu Belum Kenal Saja

1. Ridwan Kamil Dapat Penolakan Warga Jakarta, Jusuf Kalla: Ya Itulah Pilkada

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menganggap, penolakan sejumlah pihak kepada bakal calon gubernur (bacagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024, Ridwan Kamil adalah hal yang lumrah

Ia menyatakan, situasi itu biasa terjadi dalam semua kontestasi pemilu, termasuk pilkada.

“Ya itulah pemilu, pilkada, ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa saja,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024).

Bagi Kalla, pasti ada pihak yang lebih menyukai figur tertentu. Namun di sisi lain, ada juga pendukung Ridwan Kamil yang akan menerimanya. Ia meminta masyarakat Jakarta menimbang-nimbang mana kandidat yang terbaik.

“Ada yang menolak, ada yang menerima, ya jadi pilih yang terbaik saja,” sebutnya.

Baca juga: Mundurnya Ahmad Sahroni dari Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Setelah Baru Sehari Ditunjuk…

Sebelumnya, dikutip dari TribunJakarta.com, Ridwan Kamil mendapatkan penolakan di sejumlah wilayah saat melakukan sosialisasi. Salah satunya yang terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur.

Meski begitu, bakal calon wakil gubernur (bacawagub) dari PDI-P Rano Karno meminta masyarakat tak perlu ekstrim hingga melakukan penolakan pada Ridwan Kamil.

Ia mengingatkan warga Jakarta, sebagai tuan rumah harus senantiasa memberikan keramahan pada seorang tamu.

2. Jelang Pelantikan, Prabowo Mulai Panggil Calon Menterinya

Enam pekan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, proses penjaringan dan penyaringan calon menteri kabinet yang akan datang telah dimulai.

Partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan yang akan datang.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menuturkan, saat ini nama-nama yang disodorkan oleh para parpol mulai disaring.

Baca juga: PHK Tinggi, PKB Minta Prabowo Cari Menteri Ekonomi yang Mumpuni

“Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ia memastikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menyusun kabinet zaken, sebuah kabinet yang akan diisi oleh orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing, meskipun diusung parpol.

“Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli,” kata Muzani.

Proses pemilihan, penjaringan, dan penyusunan postur pemerintahan ke depan itu, dipastikan dia, juga melibatkan Gibran.

Mereka yang telah dibidik untuk menjadi menteri telah berdiskusi dengan Prabowo. Prabowo ingin mengetahui apakah mereka yang diajak berbicara dapat memahami dan mengerti, serta menyelesaikan sejumlah persoalan yang akan dihadapi ketika menjabat sebagai menteri.

“Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Baca juga: PDI-P: Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Urusan Bagi-bagi Kekuasaan

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo. Ia menegaskan, akan menghormati hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih di dalam menyusun kabinet.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu mengaku siap apabila memang masih dibutuhkan Prabowo untuk mengisi kursi menteri di kabinet mendatang.

“Saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri,” kata AHY.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil mengatakan, partainya tidak ingin membebani Prabowo dalam menyusun orang-orang yang akan mengisi kursi menteri.

Bagi PSI, menempatkan kader-kader yang memang memiliki kemampuan mumpuni dalam menduduki jabatannya, lebih penting dan menjadi fokus utama.

Baca juga: Prabowo Bebas Tambah atau Kurangi Kementerian, Kata DPR demi Fleksibilitas

“Yang dilakukan PSI saat ini, menunjukkan kinerja kader-kader PSI yang mendapat kepercayaan sudah duduk di eksekutif. Bagaimana agar selama masa jabatan yang waktunya tinggal sebentar ini bagaimana bekerja dengan lebih efektif mengejar target-target,” kata Cheryl kepada Kompas.com.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengeklaim, partainya tidak menyetorkan satu nama pun untuk menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hermawi mengatakan, Nasdem berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa mendapatkan kursi di kabinet.

“Nasdem mendukung pemerintahan, tapi Nasdem tidak mengajukan satu nama pun untuk jabatan menteri,” ujar Hermawi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Ia mengakui bahwa Prabowo sempat menawari kursi menteri kepada Nasdem saat Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu.

Baca juga: RUU Kementerian Negara Disepakati DPR dan Pemerintah, Siap Dibawa ke Paripurna

“Ya pernah dalam pertemuan di rumah beliau (Prabowo) di Kertanegara beberapa bulan yang lalu. Beliau pernah mengatakan, ‘Eh kok Nasdem sampai sekarang belum mengusulkan nama menteri?’” kata Hermawi.

Kendati demikian, ia menyebutkan sikap Paloh dan Nasdem tetap sama, yakni tidak mengajukan kader untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Mendukung pemerintahan kan tidak harus masuk kabinet. Demikian sikap Nasdem,” ujar Hemawi.