Di Indonesia fitur keselamatan Anti-lock Braking System (ABS) hanya tersedia di beberapa jenis motor saja. Fitur ini punya fungsi untuk mencegah motor selip atau mengunci saat rem ditekan.
Di Malaysia, aturan wajib memiliki fitur rem ABS untuk motor di atas 150 cc bakal berlaku mulai 1 Januari tahun depan. Tujuannya untuk menekan angka kecelakaan.
Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan menjelaskan akan mendukung pemerintah dalam menerapkan regulasi yang sama di Indonesia.
Selain mendukung regulasi tersebut, Wildan juga mendorong pemerintah agar menurunkan harga motor yang dilengkapi dengan fitur ABS.
“Masalah harga itu kan bersifat wajib maka harganya jelas akan menurun karena diharapkan nanti pemerintah membebaskan pajaknya atau harganya. Kemarin kita menyampaikan kalau bisa fitur-fitur keselamatan itu jangan dibebani dengan pajak,” kata Wildan saat dihubungi kumparan beberapa waktu lalu.
“Dengan demikian nanti kalau itu harganya bisa lebih rendah. Tapi ini kan baru usulan dari KNKT. Jadi kalau diproduksi massal nanti harganya bisa lebih turun,” katanya.
Saat ini kata Wildan sedang melakukan pembahasan tahap awal terkait rencana tersebut. Sehingga selain bisa menekan angka kecelakaan, nantinya soal harga fitur tersebut tidak menjadi beban.
“Nanti harganya biar rendah gitu, jadi nggak membebani masyarakat, maupun nggak membebani pihak ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Ini kita sampaikan kepada penyedia jasa untuk pemasangan ABS-nya ke vendor-vendornya juga,” ungkap Wildan.
Saat ini harga motor yang dilengkapi rem ABS dibandrol dengan harga yang lebih mahal. Selain itu harga sparepart motor ABS dikeluhkan lebih mahal.
Sehingga tak sedikit masyarakat yang justru menonaktifkan fitur ABS di motor mereka ketika rusak. Dan tidak mau menggunakan fitur ABS lagi.
Soal itu, Wildan juga sudah mendiskusikannya kepada tim terkait agar jangan sampai setiap ada aturan baru sampai jadi beban bagi masyarakat.
“Bagian yang kita diskusikan bahwa jangan sampai nanti servisnya, pemeliharaannya sulit, mahal, kemudian waktunya, durabilitasnya juga rendah. Jadi kita ingin pastikan agar durabilitasnya tinggi lah, kalau bisa sampai 10 tahun,” ungkapnya.
“Kita justru mendorongnya ke sana, karena program safety itu yang ada di masyarakat. Maka kita harus dorong mengenai biaya dan sebagainya, semurah mungkin sehingga masyarakat mau menggunakan. Itu adalah bagian-bagian daripada diskusi yang kita lakukan,” tegasnya.