JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Faisal Basri menyatakan, pembiayaan utang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) utamanya bukan dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini terefleksikan dari lebih rendahnya pertumbuhan belanja modal dibanding belanja barang dan pembayaran cicilan utang pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Faisal memaparkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, belanja modal pemerintah, yang di dalamnya terdapat anggaran pembangunan infrastruktur, hanya tumbuh 130 persen, dari Rp 147,3 triliun pada 2014 menjadi Rp 338,9 triliun pada 2024.
Baca juga: Warisan Rezim Jokowi: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat
Sementara itu, belanja barang pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 147,4 persen dari Rp 176,6 triliun pada 2014 menjadi Rp 436,9 triliun pada 2024.
Bahkan pertumbuhan lebih tinggi dicatatkan oleh belanja cicilan dan bunga utang pemerintah, yakni sebesar 273,9 persen, dari Rp 133,4 triliun pada 2014 menjadi Rp 499 triliun pada 2024.
“Belanja modal itu relatif kecil, kan dulu jaman Pak Darmin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019) kalau bicara utang, kalau kita tidak utang tidak dibangun infrastruktur,” kata Faisal, dalam sebuah webinar, Rabu (21/8/2024).
“Enggak, utang itu bukan untuk infrastruktur, untuk yang lain-lain itu,” sambungnya.
Baca juga: Monetisasi Utang, Bekal Menghadapi Krisis Ekonomi
Lebih lanjut Faisal menyoroti rendahnya pertumbuhan anggaran bantuan sosial pemerintah selama satu dekade kepemimpinan Jokowi.
Tercatat pagu anggaran belanja bantuan sosial selama 10 tahun terakhir hanya tumbuh 56,6 persen, yakni dari Rp 97,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 153,3 triliun pada 2024.
“Jadi kalau ada peningkatan (anggaran belanja) yang lain, yang dipotong belanja sosialnya dulu,” kata Faisal.
Lebih lambatnya pertumbuhan belanja yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti belanja modal dan bantuan sosial, tidak terlepas dari posisi utang pemerintah yang terus bertambah, sehingga beban bunga dan cicilan dalam anggaran belanja pemerintah semakin besar.
Baca juga: Belanja Pemerintah Susut akibat Bunga Utang Membengkak
Sampai dengan tahun 2024, porsi belanja bunga dan cicilan utang telah mencapai 20,3 persen dari total pagu belanja pemerintah, melonjak hampir dua kali lipat dari posisi pada tahun 2014, yakni sebesar 11,1 persen.
“Ruang fiskalnya makin sempit, buat yang lain-lain ya enggak ada,” ucap Faisal.