jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan penegak hukum untuk menekan seseorang.
Hasto sebelumnya memperdengarkan sebuah rekaman dengan suara seperti Presiden Jokowi kepada awak media.
Qodari menyebut tindakan Hasto tersebut sengaja menyebarkan potongan pidato dengan tujuan mendiskreditkan Presiden Jokowi.
“Jadi, Mas Hasto ini menyebarkan hoaks tentang pidato Pak Jokowi,” ujar Qodari, Minggu (18/8/2024).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet 2024: Hari Ini Presiden Jokowi Melantik Menteri Baru
Menurut Qodari, tindakan Hasto itu sengaja menghilangkan konteks pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kehilangan konteksnya secara utuh.
“Saya sebut Mas Hasto ini telah membuat hoaks. Hoaks itu bukan cuma teks yang palsu, tetapi bisa diperluas kepada pernyataan-pernyataan yang menghilangkan konteks. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks dan dilepaskan dari teks-teksnya yang lain,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, mencabut pidato Presiden Jokowi sebagian lalu kemudian menghilangkan teks dari konteks itu adalah tindakan brutal.
Qodari menyebut Hasto sengaja tidak menjelaskan pernyataan Jokowi itu pada acara apa dan tanggal berapa.
Baca Juga: Menurut Jokowi, Program Makan Bergizi Prabowo Sejahterakan Akar Rumput
“Nah, setelah saya cek itu pidato Pak Jokowi di depan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019,” ujar Qodari.
Jika melihat konteks yang utuh, kata Qodari, sebetulnya arahan Presiden Jokowi itu tidak ada yang salah karena meminta jajaran pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk menghadapi tantangan global dengan tidak membuat banyak peraturan dan lebih menyederhanakan perizinan investasi.
“Saya jelaskan, dalam pidato Pak Jokowi justru meminta jajaran pemerintah termasuk kepala daerah dan aparat hukum untuk bekerja dengan baik karena tantangan dunia begitu besar, bekerja dengan baik. Misalnya, satu, jangan terlalu banyak peraturan daerah. Dua, jangan terlalu banyak perizinan yang justru menyulitkan investasi,” ujar Qodari.
Baca Juga: Ketua Honorer Laporkan Presiden Jokowi & 2 Menteri ke Komnas HAM
Kemudian, kata Qodari, lelang jangan dilangsungkan di akhir tahun, apalagi kalau yang bersifat infrastruktur karena nanti justru tidak selesai atau tidak ada hasilnya.
“Lelang itu harus dilaksanakan di awal (tahun),” imbuhnya.
Qodari menilai semua pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut sangat bagus dan positif.
Baca Juga: Kader Golkar: Mundurnya Airlangga Bukan Kesalahan Jokowi
Oleh karena itu, apa yang terjadi sesungguhnya justru berbanding terbalik dengan tuduhan Hasto yang menggunakan penggalan video untuk memelintir pernyataan Presiden Jokowi.
“Jadi, ini semua pesan-pesan yang bagus dan positif dan Pak Jokowi mengingatkan ya kepada aparat hukum untuk tidak menggigit orang yang benar. Saya ulangi jangan menggigit orang yang benar, aparat hukum itu menggigit yang memiliki niat buruk, mengganggu agenda kerja-kerja nasional,” ucap Qodari.
Menurut Qodari, pernyataan Presiden Jokowi justru tidak memberikan toleransi kepada aparat hukum yang memeras birokrat dan pelaku usaha yang benar.
Qodari menduga ada niat lain dari Hasto menyebar rekaman video yang menyudutkan Jokowi tersebut.
“Jika tidak ada niat buruk, Hasto bisa putar video lebih utuh dengan tidak menghilangkan konteksnya,” ujar Qodari.
“Paling tidak, menurut saya, Mas Hasto harus tampilkan mulai dari kalimat ketika Pak Jokowi mengatakan sekali lagi cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, termasuk meningkatkan ekspor, menurunkan impor, jangan pernah ada yang main-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti kalau masih ada yang main-main akan saya gigit sendiri,” kata Qodari mengulangi pernyataan Jokowi.
Qodari juga menilai tidak ada yang salah atas sikap tegas Jokowi membisiki aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap tindakan kriminal yang mengganggu agenda kepentingan nasional.
“Kata bisiki ini kan artinya apa sebetulnya Pak Jokowi menjadi whistleblower, whistleblower itu dalam penegakan hukum bagus atau jelek? Bagus,” terang Qodari.
Qodari justru mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi karena sudah tepat menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat yang berwenang, menempuh jalur hukum secara konstitusional.
“Jadi, Pak Jokowi sebagai pimpinan yang mendapatkan informasi kan bisa saja atau sering dikasih tahu orang bahwa ada pelanggaran-pelanggaran atau masalah-masalah. Nah itu justru Pak Jokowi berlaku konstitusional dengan menyerahkan informasi itu kepada para penegak hukum,” katanya.
Qodari mengingatkan Hasto terkait konteks yang lebih luas dari teks video yang disebarkannya.
Menurut Qodari, Presiden Jokowi justru menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin agar memacu kinerja yang bagus dan menjalankan penegakan hukum secara benar.
“Aparat hukum yang tidak benar harus diganti dan justru kalau ada informasi bahwa ada praktik birokrasi yang tidak benar maka akan dilaporkan kepada penegak hukum. Begitu duduk perkaranya,” ujar Qodari.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: