SURABAYA, KOMPAS.com – Sebuah sekolah swasta di Surabaya, Jawa Timur, berseteru dengan warga karena pihak RW meminta kenaikan iuran penggunaan jalan. Perseteruan itu menyebar di media sosial.
Berdasarkan akun Instagram @cakj1, tampak pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.
Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan. Selain itu, pengelola SMP itu enggan menaikkan iuran yang diminta para RW.
Baca juga: Pemkot Surabaya Keluarkan Dana Rp 114 Miliar untuk Gelar Pilkada 2024
“Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah,” tulis akun Instagram @cakj1.
Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat.
Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan. Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar.
“Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan,” kata Armuji ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).
Sedangkan, pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan. Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.
Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.
“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumn pemkot,” jelasnya.
Baca juga: Cerita Kaum Ibu Pontang-panting Cari Buku Pelajaran Sekolah…
Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.
“Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak,” ujarnya.
Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.