Elektabilitas Cagub Jakarta Versi Litbang Kompas: Kaesang 1 Persen,Anies Ahok Ridwan Kamil Teratas

TRIBUN-TIMUR.COM – Berikut elektabilitas terbaru Calon Gubernur Jakarta 2024 yang dirilis Litbang Kompas.

Hasilnya, Kaesang Pangarep hanya memiliki elektabilitas di angka 1 persen.

Perolehan elektabilitas Kaesang Pangarep jauh di bawah figur lainnya yang digadang-gadang bakal bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

Semisal seperti Anies Baswedan, Ahok hingga Ridwan Kamil.

Bahkan secara elektabilitas, Kaesang juga masih kalah dari Erick Thohir dan Risma.

Sebelumnya, Litbang Kompas menggelar survei pada Juni 2024 untuk memetakan elektabilitas atau keterpilihan para kandidat di Pilgub Jakarta 2024.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 15-20 Juni 2024, dengan melibatkan sebanyak 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Margin of error survei lebih kurang 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei Litbang Kompas ini diketahui juga mencatat bahwa Anies Baswedan menjadi nama yang difavoritkan kembali maju sebagai cagub pada Pilgub Jakarta 2024.

Sebanyak 29,8 persen responden menyebut kembali nama Anies Baswedan sebagai sosok yang layak menjadi cagub untuk kontestasi pada 27 November mendatang.

Baca juga: Anies Baswedan 29 Persen, Ahok 20 Ridwan Kamil 8 Persen, Survei Pilgub Jakarta Versi Litbang Kompas

Menariknya, Sebesar 20 persen responden juga merujuk nama Ahok. Sedangkan diposisi ketiga ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diusulkan 8,5 persen responden.

Sementara itu, nama lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai oleh kurang dari tiga persen responden layak maju menjadi Cagub Jakarta.

Namun, hasil survei Litbang Kompas juga mencatat 30 persen responden belum menjawab atau tidak tahu siapa sosok yang menurut mereka layak menjadi cagub pada Pilkada Jakarta 2024.

“Artinya, di tengah belum adanya partai politik secara resmi memberikan dukungan dan mengajukan pasangan calon di Pilkada Jakarta, peluang masih terbuka untuk siapa pun menjadi calon gubernur di Jakarta,” tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id.

Pemilih Masih Cair

Masih cair Namun, survei yang sama juga memperlihatkan pilihan responden masih bisa berubah. Hal itu terlihat dari presentase responden yang mempertimbangkan akan memilih.

Sejumlah 52,5 persen responden tercatat mempertimbangkan akan memilih Ridwan Kamil. Sedangkan yang mempertimbangkan memilih Anies Baswedan sebesar 36,3 persen.

Lalu, responden yang mempertimbangkan akan memilih Ahok 39,5 persen. Sementara itu, responden yang mempertimbangkan akan memilih Erick Thorir, Sri Mulyani, Kaesang Pangarep, dan Andika Perkasa berada di atas 40 persen. Dengan rincian, Erick Thohir sebanyak 45,5 persen, Sri Mulyani 41,8 persen, Kaesang 41,8 persen, Andika Perkasa 41,8 persen.

Kemudian, responden yang tercatat mempertimbangkan akan memilih Tri Rismaharini dan Heru Budi berada di atas 30 persen, masing-masing 32,3 persen dan 33,5 persen.

Berikut penjabaran lengkap Survei Litbang Kompas untuk Pilgub Jakarta 2024

1. Siapa sosok yang banyak disebut masyarakat Jakarta menjadi bakal calon gubernur?

Hasil survei Litbang Kompas Juni 2024 di Provinsi Jakarta menunjukkan dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menempati dua nama teratas yang difavoritkan kembali menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta yang akan digelar 27 November.

Anies menempati posisi teratas secara elektoral, yakni mencapai 29,8 persen, kemudian disusul Ahok dengan 20 persen. Selanjutnya di posisi ketiga adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dengan 8,5 persen.

Setelah ketiga nama mantan gubernur di atas, nama-nama yang muncul mendapatkan dukungan kurang dari 3 persen, yakni Erick Thohir, Andika Perkasa, hingga total sekitar 20 nama lainnya yang muncul dan dinilai layak menjadi gubernur Jakarta.

Merujuk hasil survei ini, sebanyak 30 persen responden belum menjawab siapa sosok yang menurut mereka layak menjadi calon gubernur di Jakarta ini.

Artinya, di tengah belum adanya partai politik secara resmi memberikan dukungan dan mengajukan pasangan calon di pilkada Jakarta, peluang masih terbuka untuk siapa pun menjadi calon gubernur di Jakarta.

Bagaimana warga menilai jalannya pembangunan di Jakarta selama ini?

Seiring dengan perubahan Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara dan bertransformasi menjadi daerah khusus Jakarta, wilayah ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan.

Hasil survei Litbang Kompas Juni 2024 di wilayah Jakarta menunjukkan, ada tiga hal yang masih menjadi capaian yang relatif rendah dari sisi kepuasan masyarakat di wilayah ini.

Ketiga hal itu terkait upaya mengatasi kemacetan, polusi udara, dan kriminalitas. Masyarakat yang memberikan penilaian baik kepada tiga hal di atas relatif masih minim, yakni berkisar 37-57 persen.

Hal ini cukup timpang dengan besarnya kepuasan publik di bidang lainnya yang dominan mendapat apresiasi positif, seperti pada kinerja dalam menjaga kerukunan antaretnis, antaragama, partisipasi warga dalam lingkungannya, serta upaya penanganan sarana dan prasarana umum yang mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dengan penilaian yang sangat baik.

Setidaknya lebih dari 90 responden memberikan pendapat yang memuaskan untuk setiap kriteria itu.

Namun, secara umum, masyarakat Jakarta juga masih dihadapkan pada kinerja pemerintah dalam penanganan problem sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan daerah yang masih tergolong rendah.

Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pengendalian harga-harga secara umum, serta citra pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tampaknya masih menjadi kendala serius di wilayah Jakarta.

Hampir semua responden di wilayah Kota Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat rata-rata memberikan tingkat kepuasan yang rendah terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan juga tata kelola pemerintah daerah.

Untuk itu, dibutuhkan sosok calon gubernur yang mampu mengatasi segala problem tersebut yang diharapkan didapatkan saat pilkada Jakarta pada November.

Apa saja yang menjadi pertimbangan pemilih di Jakarta dalam menentukan pilihan sosok gubernur?

Hasil survei Litbang Kompas di Jakarta pada Juni 2024 ini juga merekam sejumlah faktor yang memengaruhi pemilih di wilayah ini dalam menentukan pilihan politiknya di pilkada.

Faktor agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih gubernur.

Tak kurang dari 75,3 persen responden mempertimbangkan bahwa pemimpin di Jakarta semestinya seagama dengannya.

Selain agama, faktor partai pengusung juga dipertimbangkan oleh 74,8 persen responden.

Selain agama dan partai politik pengusung, responden juga mempertimbangkan sosok-sosok kuat sebagai pertimbangan mereka menentukan pilihan gubernur.

Artinya, siapa yang mendukung sosok gubernur tersebut juga menjadi faktor yang menentukan pilihan mereka.

Selain itu, pengalaman pernah menjadi kepala daerah juga tak luput dari perhatian pemilih Jakarta.

Sebanyak 81 persen responden setuju bahwa gubernur Jakarta pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Selain pengalaman sebagai kepala daerah, pengalaman pernah menjabat sebagai menteri atau setingkat menteri pun dipertimbangkan.

Tidak heran jika kemudian tokoh-tokoh yang terpilih di Jakarta dalam beberapa periode terakhir berasal dari latar belakang kepala daerah ataupun menteri.

Sebut saja Joko Widodo yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), sebelumnya menjabat Wali Kota Surakarta.

Hal yang sama juga tercatat pada Basuki Tjahaja Purnama, yang pernah menjabat Bupati Belitung Timur.

Wajar jika kemudian sosok seperti Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil, yang sama-sama pernah menjadi gubernur, berada pada papan atas secara elektoral nama-nama yang dijagokan sebagai calon gubernur Jakarta mendatang. 

Bagaimana partai politik menyeleksi kandidat calon gubernur DKI?

Di sisa waktu menuju pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada akhir Agustus mendatang, belum ada satu kandidat pun yang mendapatkan dukungan minimal dari partai politik untuk maju di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Partai politik masih melakukan lobi-lobi untuk memajukan kandidatnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, disebut telah disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman oleh PKS. Namun, pasangan ini belum bisa mengamankan tiket pencalonan.

Ini karena untuk mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) di Pilkada Jakarta, partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta.

PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta hanya menguasai 18 kursi di DPRD Jakarta. Oleh karena itu, untuk memajukan Anies-Sohibul, PKS masih membutuhkan dukungan dari partai lain.

Bagaimana warga menilai kinerja Penjabat Gubernur DKI saat ini Heru Budi?

Publik menilai kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masuk kategori sedang atau cukup.

Publik menilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan kendati ekonomi daerah tumbuh, sementara angka kemiskinan dan pengangguran turun.

Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Heru relatif seimbang antara puas (33,3 persen), tidak puas (35,5 persen), dan tidak tahu (25,5 persen).

Jika dibandingkan dengan gubernur terdahulu, kepuasan terhadap kinerja Heru berada di bawah Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.(*)