PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menyatakan kecintaannya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurutnya memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komite I DPD RI dengan Kementerian PAN/RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (3/12).
“Selama 10 tahun saya memimpin Kalimantan Tengah, ASN sangat membantu jalannya pemerintahan dengan mengingatkan aturan dan administrasi yang baik. Ini menjaga saya dari pelanggaran aturan, tanpa menghambat percepatan pembangunan,” ujar Teras Narang, yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah.
Namun, Teras menyoroti bahwa belakangan ini banyak ASN yang taat aturan justru “terbuang” akibat praktik like and dislike dalam kepemimpinan di daerah. Ia meminta BKN melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan sistem merit agar manajemen pemerintahan tetap berjalan profesional.
“Jangan sampai hanya karena keinginan sesaat pimpinan daerah, sistem merit yang seharusnya menjadi dasar manajemen ASN justru dirusak. Ini merugikan pelayanan publik,” tegasnya.
Teras juga mencatat, Menteri PAN/RB mengungkapkan hanya sekitar 53,15 persen dari 270 kabupaten/kota yang memperoleh nilai reformasi birokrasi dengan predikat minimal baik. Mayoritas daerah yang memenuhi standar tersebut berada di Jawa dan Bali, sedangkan daerah lain tertinggal jauh.
“Angka ini sangat miris. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang baik jika reformasi birokrasinya sendiri bermasalah?” kata Teras.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPD RI dan Kementerian PAN/RB untuk memperbaiki kinerja ASN dan membangun kelembagaan pemerintah yang profesional dan optimal melayani di daerah.
Menurutnya, DPD RI sebagai wakil daerah yang minim kepentingan politik partisan dapat menjadi mitra strategis dalam membenahi persoalan birokrasi.
“Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda penting sejak lama, dan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ketujuh juga berkomitmen terhadap hal ini. Saya harap pemerintah pusat serius mendorong Badan Kepegawaian Daerah untuk menertibkan manajemen ASN,” pungkasnya.
Dengan pengawasan ketat dan penerapan sistem merit yang benar, Teras optimistis reformasi birokrasi dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik di seluruh Indonesia. (eri)