KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amrain Sulaiman mencopot salah satu pejabat di PT Pupuk Indonesia karena petani tidak menerima pupuk.
Momen Amran mencopot pejabat karena masalah pupuk, viral di media sosial setelah diunggah akun X @kegblgn******, Kamis (7/11/2024).
Dilansir dari Tribun Sultra, Kamis, peristiwa tersebut terjadi saat Amran menghadiri acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta pada Rabu (6/11/2024).
Acara tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan perwakilan kepala desa dari berbagai daerah.
Baca juga: Profil Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kabinet Prabowo-Gibran
Kronologi Mentan copot pejabat karena petani tidak terima pupuk
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul, membenarkan peristiwa Amran mencopot pejabat karena petani tidak menerima pupuk saat acara di Lapangan Kementan.
Pada awalnya, Amran memanggil beberapa kepala desa untuk naik ke panggung.
Salah satu yang naik ke panggung adalah Kepala Desa Marobea, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Muslimin Salim.
Muslimin datang ke Lapangan Kementan bersama empat kepala desa lainnya, termasuk La Ode.
Saat di panggung, Muslimin dan kepala desa dari daerah lainnya diberi pertanyaan oleh Amran mengenai distribusi pupuk.
Muslimin kemudian menyampaikan masalah keterbatasan kuota pupuk kepada petani di wilayahnya.
“Masalahnya adalah pertama keterbatasan kuota pupuk. Jadi, ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu paling banyak mendapatkan tiga pupuk,” ujar Muslimin.
Baca juga: Amran Sulaiman Jadi Mentan Lagi, Pernah Dideklarasikan Jadi Cawapres Cak Imin untuk Pilpres 2024
Amran lalu meminta Rahmad mendekat kepada dirinya dan memerintahkan agar pejabat yang tidak bisa membuat penyaluran pupuk lancar kepada petani supaya dicopot.
Ia meminta kepada Rahmad agar informasi terkait pencopotan pejabat tersebut diberikan kepada dirinya.
“Sudah copot deh copot. Cek masing-masing yang tidak sampai aku minta kabarnya dicopot,” ujar Amran.
Amran mengatakan, perintahnya untuk mencopot pejabat terkait masalah pupuk tidak bisa ditawar.
Ia juga memerintahkan pengecekkan penyaluran pupuk di daerah kepada kepala desa.
Jika terjadi masalah dalam penyaluran pupuk, Amran mengancam akan mencopot pejabat terkait.
“Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah. Insyaallah manajernya dicopot,” ujar Amran.
Baca juga: Jejak Kebijakan Mentan Amran Sulaiman dan Tantangannya dalam Sisa Pemerintahan Jokowi
Masalah pupuk terjadi di sejumlah daerah
Masalah pupuk yang tidak sampai ke petani tidak hanya dikeluhkan Muslimin.
Beberapa kepala desa yang naik ke panggung dan berbincang dengan Amran juga mengeluhkan masalah serupa.
Seperti Kepala Desa Sukarena, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang mengaku, belum mendapatkan pupuk subsidi tambahan.
Salah satu kepala desa dari Cilacap, Jawa Tengah bahkan menuturkan, ia tidak menerima informasi ada tambahan bantuan pupuk.
Amran kemudian menegaskan, jika petani ingin mendapatkan pupuk subsidi, mereka tidak perlu menggunakan kartu tani.
Petani cukup menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh pupuk subsidi.
“Enggak usah Kartu Tani. Tidak berlaku lagi! Gunakan KTP. Kalau ada (yang) menghalangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup (untuk) ambil pupuk,” tandas Amran dikutip dari Tribunnews, Kamis.
Baca juga: Cara Cek Penerima Pupuk Subsidi dengan NIK