TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping. Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.
Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).
Kepala KADI, Danang Prasta Danial, dalam keterangan Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024.
Dugaan dumping ini juga terjadi pada produk lain, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun banyak pihak khawatir, pengenaan bea masuk anti-dumping akan mendapat balasan dari Cina, kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat.
Gempuran industri dan produk Cina juga dialami negara tetangga Thailand. Ketika pembuat kendaraan listrik asal Tiongkok BYD membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara di Thailand awal bulan ini, negara berpenduduk 66 juta jiwa ini menjadi pusat perhatian dan mendapat pujian atas visi industrinya.
Namun, yang kurang mendapat perhatian adalah pengumuman dari pabrikan mobil besar lainnya – Suzuki Motor hanya beberapa minggu sebelumnya bahwa mereka akan menutup pabrik di Thailand yang memproduksi 60.000 mobil setahun.
Langkah yang diambil produsen mobil Jepang ini mencerminkan langkah diambil oleh sejumlah perusahaan lain di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang menanggung beban impor murah dari Cina dan menurunnya daya saing industri karena berbagai faktor, termasuk kenaikan harga energi dan angkatan kerja yang menua.
Thailand telah menyaksikan hampir 2.000 penutupan pabrik pada tahun lalu, sehingga berdampak buruk pada sektor manufaktur yang menyumbang hampir seperempat produk domestik bruto (PDB).
Hal ini membebani perekonomian senilai $500 miliar dan pekerja seperti Chanpen Suetrong.
Perempuan berusia 54 tahun ini menghabiskan hampir dua dekade di V.M.C. sebuah pabrik kaca pengaman di provinsi Samut Prakan, sebagai pemeriksa produk otomotif dan bangunan yang keluar dari jalur produksi.
Chanpen mengatakan dia tiba-tiba diberitahu pada bulan April bahwa pabrik tersebut ditutup, sehingga dia kehilangan pekerjaan.
“Saya tidak punya tabungan. Saya punya utang ratusan ribu baht,” kata satu-satunya pencari nafkah dalam sebuah keluarga beranggotakan tiga orang yang terdiri dari seorang suami yang sedang sakit dan seorang putri remaja.
“Saya sudah tua, di mana saya akan bekerja? Siapa yang akan mempekerjakan saya?” katanya seperti dilaporkan Reuters, Senin, 15 Juli 2024.
Monchai Praepriwngam, direktur di V.M.C. Safety Glass, menolak berkomentar mengapa pabriknya ditutup.
Keterpurukan sektor manufaktur telah membuat Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu, kesulitan memenuhi janjinya untuk meningkatkan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan menjadi 5% selama masa jabatan empat tahunnya, naik dari 1,73% dalam dekade terakhir.
“Sektor industri telah merosot dan pemanfaatan kapasitas turun di bawah 60%,” kata Srettha kepada parlemen pekan lalu. “Jelas bahwa industri perlu beradaptasi.”
Supavud Saicheua, ketua badan perencanaan negara Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, mengatakan model ekonomi Thailand yang selama puluhan tahun didorong oleh manufaktur telah rusak.
“Orang Cina sekarang mencoba mengekspor ke kiri, kanan, dan tengah. Impor murah itu benar-benar menimbulkan masalah,” kata Supavud kepada Reuters.
“Anda harus berubah,” kata Supavud, dengan alasan bahwa Thailand harus kembali fokus pada produksi produk-produk yang tidak diekspor oleh Tiongkok sambil memperkuat sektor pertaniannya. “Tidak ada jika atau tetapi.”
Beradaptasi atau Bangkrut
Penutupan pabrik antara Juli 2023 dan Juni 2024 meningkat 40% dibandingkan 12 bulan sebelumnya, menurut data terbaru Departemen Pekerjaan Industri yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya.
Akibatnya, angka PHK melonjak sebesar 80% pada periode yang sama, dengan lebih dari 51.500 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut data.
Jumlah pabrik yang tutup di Thailand meningkat, dan kesenjangan antara jumlah pabrik yang baru dibuka dan yang ditutup semakin melebar. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, lebih dari 50.000 pekerjaan hilang akibat pabrik yang tutup.
Jumlah pembukaan pabrik baru juga melambat, dengan pabrik-pabrik besar tutup dan pabrik-pabrik kecil malah dibuka, divisi riset Kiatnakin Phatra Bank mengatakan dalam sebuah catatan pada bulan Juni.
Dampaknya telah menyebar ke industri-industri yang menjadi penggerak utama perekonomian, termasuk industri otomotif, katanya.
Sementara itu, produsen kecil sedang bergulat dengan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan upah yang relatif tinggi, kata Sangchai Theerakulwanich, ketua Federasi UKM Thailand.
“Kami bersaing dengan bisnis multinasional,” ujarnya. “Produsen yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat harus menutup bisnisnya atau beralih ke bisnis lain.”
Berikutnya: Thailand Pungut PPN untuk Barang Impor Murah
Mulai bulan ini, Thailand memungut pajak pertambahan nilai sebesar 7% atas barang-barang impor murah dengan harga kurang dari 1.500 baht Thailand (Rp660 ribu), sebagian besar berasal dari Cina, yang selama ini masih dibebaskan dari bea masuk.
Nava Chantanasurakon, wakil ketua Federasi Industri Thailand, mengatakan kelompoknya telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah penghindaran tarif di tengah perang perdagangan AS-Cina dan tingginya hambatan terhadap beberapa barang Tiongkok di wilayah lain.
Untuk saat ini, perekonomian Thailand diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,5% pada tahun ini – salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Thailand tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Srettha.
Srettha berargumentasi bahwa skema bantuan sosial sebesar 500 miliar baht yang kontroversial dan tertunda serta menuai banyak kritik – termasuk dari bank sentral – merupakan hal yang penting: “Ini akan menjadi obat yang ampuh untuk menghidupkan kembali perekonomian.”
Tanpa penghasilan tetap, Chanpen mengatakan dia menunggu bantuan sebesar 10.000 baht (hampir Rp4,5 juta) yang berhak diterima oleh 50 juta warga Thailand berdasarkan rencana tersebut.
“Perekonomian buruk pada pemerintahan sebelumnya,” katanya, “tetapi bahkan setelah pemerintahan baru berkuasa, perekonomian masih sama buruknya seperti sebelumnya.”
REUTERS
Pilihan Editor Modus Sindikat Judi Online Jakbar: Retas Situs Pemerintah dan Sekolah, Gunakan Selebgram, Berpusat di Kamboja