TRIBUNJABAR.ID – Pengacara Hotman Paris menyindir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Hotman Paris menyindir Natalius Pigai yang meminta anggaran untuk Kementerian HAM ditambah.
Diketahui, Natalius Pigai meminta tambahan anggaran yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).
Selain itu, ia juga meminta agar pegawai Kementerian HAM ditambah sebanyak 2.500 orang.
Sontak saja pernyataan Natalius Pigai itu menyita perhatian publik.
Baca juga: Judi Online Ternyata Dibina Pegawai Kementerian Komdigi, Begini Modusnya, 14 Orang Ditangkap
Hotman Paris menilai permintaan itu tidak masuk akal.
Hal itu disampaikannya melalui status Instagramnya @hotmanparis_official, Jumat (1/11/2024).
Dalam unggahanya itu, Hotman Paris menegaskan soal tugas dan fungsi kementerian HAM.
Katanya, Kementerian HAM tidak berwenang dalam penindakan hukum, melainkan hanya berfokus pada pencegahan dan identifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 20 triliun dan penambahan pegawai lebih dari 2.500 orang tidak mendasar.
Pasalnya kata Hotman Paris Kementerian Hak Asasi manusia tidak berwenang dalam penindakan hukum. Melainkan hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi apabila ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang.
Hotman Paris pun mencontohkan program 911 yang sudah dijalankannya bertahun-tahun sebagai pengacara.
Program Pro Bono itu kata Hotman Paris sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia hanya dengan modal handphone.
“Halo bapak Menteri Hak Asasi Manusia, anda meminta anggaran Rp 20 triliun dan minta pegawai 2500 orang lebih, pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi manusia kan tidak berwenang alam penindakan hukum? hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang,” ujar Hotman Paris, dikutip dari Wartakotalive.com.
“Kalau itu tugasnya pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kementerian modalnya cukup handphone,” ujarnya menunjukkan ponselnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hotman Paris pun memberi saran sederhana agar Kementerian HAM Bisa melayani masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM.
Baca juga: Tanggapan Hotman Paris Soal Baim Wong Tuding Paula Verhoeven Selingkuh dalam Gugatan Perceraian
Ia menyarankan dengan membentuk tim pengaduan yang bertugas menerima aduan masyarakat selama 24 jam.
Tim tersebut hanya cukup dibekali ponsel.
Mereka bertugas sebagai administrator dari sejumlah akun media sosial resmi milik Kementerian HAM, di antaranya instagram dan TikTok.
“Saran saya begini Pak Menteri, beli lima handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga Indonesia, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jadi lima handphone dipegang oleh lima orang, satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok,” ungkap Hotman.
“Jadi cukup tujuh orang staf bapak untuk menerima pengaduan seluruh (rakyat) Indonesia. Bikin shiftnya tiga kali sehari, berarti 24 jam tiga gelombang. Tiga kali tujuh berarti bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan (rakyat) Indonesia, seperti yang dating ke Hotman 911, oke!” tegasnya.
Setelah tim pengaduan terbentuk, Hotman Paris meminta Natalius Pigai membentuk satu tim lainnya.
Tim tersebut bertugas untuk menampung semua pengaduan dan mengidentifikasi, kemudian melakukan tindakan.
“Jadi saya melihat staf bapak cukup 50 orang dan anggarannya tidak terlalu besar, ya karena memang untuk penindakan pelanggaran HAM itu adalah tugas Polisi dan Kejaksaan, bukan tugas bapak,” ungkap Hotman Paris.
“Hotman 911 modalnya cuma satu handphone, sudah berapa puluh-berapa ratus korban pemerkosaan datiang ke sini, (korban) pembunuhan, penganiayaan, dan berhasil sukses semuanya. Dan kami tidak minta satu sen pun biayanya,” jelasnya.
Hotman Paris menegaskan akan tetap membantu pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Alasannya karena dirinya adalah pengacara Prabowo.
“Saya akan memberikan nasehat-nasehat, ini nasehat didasarkan itikad baik, jadi bapak cukup perlu tujuh handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Hotman Paris juga menegaskan bahwa melalui Hotman 911, mereka telah berhasil membantu banyak korban tanpa meminta biaya.
Di antaranya kasus pemerkosaan yang dialami oleh kakak-beradik di Purworejo yang diperkosa 13 orang.
Selain itu kasus seorang ibu muda yang tewas terjatuh di lift Bandara Kualanamu Medan.
“Setiap subuh saya menerima pengaduan dari begitu banyak, terakhir Purworejo, dua kakak-beradik diperkosa 13 orang selama satu tahun, ada ibu muda di Bandara Medan, jatuh dari lift meninggal tiga hari membusuk di bawah lift, pemerkosaan di Lampung, penganiayaan di berbagai pesantren, semuanya datang ke Hotman 911 dan semuanya berhasil,” ujar Hotman Paris di akhir tayangan.
Pada hari ini, Senin (4/11/2024) juga kembali menyindir Natalius Pigai.
Dalam video yang diunggahnya, Hotman Paris mengaku sedang berada di Singapura.
Awal video itu, Hotman Paris memperkenalkan rekan-rekannya yang tengah bertugas dengannya.
Tak lama, ia pun menyebut nama Natalius Pigai.
“Hei kamu Menteri HAM udah kerja belum? gue setengah mati cari duit, lu enak aja minta anggaran segitu besar, aduh Menteri HAM kerja dong, Rp 20 Triliun anggarannya. Coba deh buktikan dalam bulan ini 2 atau 3 pelanggaran HAM yang kamu bantuin. Masa kalah dengan Hotman 911 yang modalnya cuma 1 handphone. Modal kerja dari Hotman 911 hanya 1 handphone yang memuat Instagram Hotman Paris, di mana seluruh Indonesia datang mengadu ke Hotman Paris. Kalau kau sudah bekerja, gua ajak ngopi,” kata Hotman Paris, dikutip Tribunjabar.id, Senin (4/11/2024).
Minta Anggaran Rp 20 Triliun
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya membutuhkan tambahan anggaran dari yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).
Pigai mengeklaim punya banyak kebutuhan sehingga anggaran Kementerian HAM perlu ditambah, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM.
“Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?” kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024), dilansir dari Kompas.com.
“Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 trilun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan,” ujar dia.
Pigai melanjutkan, ia juga ingin membangun universitas HAM serta menyosialisasikan HAM ke masayrakat.
Menurut dia, isu HAM perlu dibumikan untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang HAM.
“Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset,” kata Pigai.
Untuk menjalankan program tersebut ia berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok itu.
Baca juga: Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo: Ada yang Kekayaannya Rp 2,6 Triliun
Pigai menuturkan, jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program ini membutuhkan Rp8,3 triliun.
“Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka (buruh) 8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah,” ujar dia.
Pigai mengeklaim masih punya lebih dai 100 program untuk dijalankan selama menjabat sebagai Menteri HAM.
“Untuk mencapai 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja udah 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 prigram yang saya siapkan,” kata dia.
Sebelumnya, Pigai menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden,” ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.
Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.