Pembenaran Rusia Dibantu Tentara Korea Utara: Barat Saja Membantu Ukraina, Kenapa Kami Tak Bisa
NEW YORK, KOMPAS.TV – Rusia melakukan pembenaran terkait bantuan tentara Korea Utara yang dilaporkan bakal ikut berperang di Ukraina.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Rabu (30/10/2024), mempertanyakan kenapa sekutu Moskow, Korea Utara tak boleh membantu mereka dalam perang di Ukraina.
Sebab, Barat terus memberikan bantuan kepada Ukraina, meski berupa persenjataan canggih, dengan dalih memiliki hak membantu Kiev mempertahankan diri.
Baca Juga: Tentara Korea Utara Berseragam Rusia Menuju Ukraina, Kasus Desersi Militer Ukraina Melonjak
Nebenzia menghadapi argumen blak-blakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB dengan Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea Selatan, Ukraina dan negara lainnya.
Mereka menuduh Rusia telah melanggar resolusi PBB dan Piagam PBB dengan pengerahan pasukan dari Korea Utara untuk membantu Moskow.
Nebenzia mengatakan interaksi antara militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional.
Rusia juga tak membantah keterlibatan tentara KoreaUtara dalam perang, yang telah berkobar di Ukraina sejak Februari 2022.
“Bahkan jika semua yang dikatakan rekan-rekan Barat kami tentang kerja sama antara Rusia dan Korea Utara benar, kenapa Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memaksakan logika yang salah kepada semua orang bahwa mereka berhak membantu rezim Zelenskyy, dan sekutu Rusia tak punya hak melakukan hal serupa,” katanya dikutip dari The Strait Times.
Pernyataan Nebenziya itu pun langsung direspons Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya.
“Tak ada negara yang memberikan bantuan kepada Ukraina di bawah sanksi Dewan Keamanan,” katanya.
“Menerima bantuan dari negara yang disanksi, Korea Utara jelas pelanggaran jelas Piagam PBB. Pengiriman tentara DPRK untuk mendukung perang Rusia atas agresi terhadap Ukraina merupakan pelanggaran jelas dari hukum internasional,” kata Kysltsya.
Baca Juga: Antara Harris dan Trump di Pilpres AS, Mana yang Menguntungkan Rusia? Ini Respons Putin
Korea Utara sendiri berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006, dan langkah tersebut terus diperkuat dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Korea Utara sendiri belum mengakui pengerahan pasukannya ke Rusia.
Meski begitu, mereka mengatakan tindakan tersebut sesuai dengan kepatuhan terhadap hukum internasional.