4 Menteri Prabowo Tuai Kontroversi usai Dilantik,Minta Anggaran Rp20 Triliun hingga Gelar Doktor HC
TRIBUNJATIM.COM – Empat menteri Kabinet Merah Putih menjadi sorotan belakangan ini.
Alih-alih prestasi, para menteri ini justru ‘berulah’ menimbulkan kritikan.
Beberapa di antara mereka menyampaikan pernyataan kontroversial.
Ada pula yang sikapnya disebut tak pantas sebagai pejabat.
Seperti apa dan siapa saja?
Selengkapnya, simak di bawah ini.
Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com
Baca juga: DAFTAR LENGKAP 135 Menteri, Wamen, Kepala Badan, hingga Staf Khusus yang Dilantik Presiden Prabowo
4 menteri Kabinet Merah Putih yang menuai kontroversi
1. Pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal Peristiwa 1998
Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Pernyataan ini langsung memantik reaksi keras sejumlah pihak.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).
“Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998),” kata Yusril, Senin.
Yusril juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.
“Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan,” ujar Yusril.
Baca juga: Alasan Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra Sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat: Saya Paham
Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
“Kemarin, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, apakah itu terkait genocide atau ethnic cleansing? Jika itu yang ditanyakan, maka kedua hal tersebut memang tidak terjadi pada tahun 1998,” kata Yusril saat ditemu wartawan pada Selasa (22/10/2024).
Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut.
2. Yandri Susanto Pakai Kop Kementerian untuk Acara Haul Ibu
Baru menjabat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto telah menciptakan kontroversi.
Ia menandatangani surat undangan untuk acara peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati, dengan menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT.
Surat undangan tersebut juga mencakup perayaan Hari Santri dan Tasyakuran, dan ditujukan kepada para kepala desa hingga RT.
Kontroversi ini mencuat setelah eks Menko Polhukam Mahfud MD memviralkannya ke publik, menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.
“Saya tidak tahu apakah (surat undangan yang viral) itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang, kalau benar, itu salah, melanggar etika birokrasi,” kata Mahfud saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) usai mengikuti Sertijab Menhan RI, Selasa (22/10/2024).
Baca juga: Baru Dilantik, Menteri Yandri Susanto Bikin Acara Keluarga Pakai Kop Kementerian, Mahfud MD: Keliru
Belakangan, Yandri Susanto, mengakui telah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul dan syukuran, yang jelas-jelas merupakan kepentingan pribadi.
Tak hanya itu, dalam acara tersebut, Yandri juga menyelipkan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) untuk istrinya, Ratu Rachamtuzakiyah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dalam Pilkada 2024.
Yandri pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pernyataan ini disampaikan Yandri sebagai tanggapan terhadap kritik dari Mahfud MD.
3. Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.
Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.
“Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa ia memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.
Baca juga: Natalius Pigai Satu-satunya Calon Menteri Prabowo yang Naik Mobil Tanpa Sopir ke Hambalang
Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Ia menyatakan keinginan untuk memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
4. Gelar Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad
Gelar doktor honoris causa Raffi Ahmad diakui dalam pelantikan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.
Pihak Kepresidenan pun mengumumkan gelar tersebut saat pelantikannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Reaksi Nagita Slavina saat Tak Sengaja Berpapasan Sama Nikita Mirzani Disorot, Ditegur Raffi Ahmad
Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan Surat Keputusan Presiden terkait pengangkatan Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Namun hal itu lalu dipertanyakan netizen, mengingat gelar tersebut dianggap tidak sah oleh Kemendikbud.
Saat ditanya oleh wartawan mengenai gelar doktor kehormatan yang sempat menuai kontroversi, Raffi Ahmad hanya tersenyum dan menyerahkan tanggapan kepada pihak terkait.
—–
Artikel ini telah tayang di tribunnews.com
Berita Jatim dan berita viral lainnya.