TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritisi beberapa poin dalam pidato Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Khususnya, terkait target-target yang ingin dicapai pemerintahan Prabowo di sektor ekonomi.
Poin pertama, ihwal target swasembada pangan yang diyakini Prabowo dapat dicapai dalam kurun waktu empat sampai lima tahun ke depan. Adinda berpandangan bahwa hal ini harus diiringi dengan tata kelola serta perencanaan yang matang. “Kemandirian adalah satu hal, namun tanpa tata kelola yang baik dan pemetaan tentang sumber daya yang ada, swasembada bisa jadi jargon semata yang tidak realistis,” katanya, dikutip dari pernyataan resmi yang Tempo terima, Ahad, 20 Oktober 2024.
Menurut Adinda, untuk mencapai target swasembada, selain didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dibutuhkan pula komitmen dan integritas dari semua pihak yang terlibat.
Ia melihat target swasembada juga seharusnya turut didudukkan dalam konteks hubungan internasional dan saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian yang ingin dicapai oleh Indonesia di masa depan tetap membutuhkan dukungan serta kerja sama melalui hubungan diplomatik bertaraf global.
Oleh karena itu, penting bagi Prabowo menekankan poin tersebut pada pidatonya yang turut disaksikan perwakilan dari negara-negara sahabat. “Seharusnya Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama internasional,” tuturnya.
Poin lainnya, terkait dengan kemiskinan dan makanan bergizi, Adinda menekankan, pada keberjalanannya nanti, semua pihak harus ikut mengawal. Mengingat aspek pembiayaan dan mekanismenya yang masih belum menemui kejelasan. “Jangan sampai janji kampanye termasuk Asta Cita tidak drealisasikan dengan proses kebijakan yang matang dan berdampak sesuai sasaran,” tuturnya.
Selain itu, Adinda juga menyayangkan beberapa hal. Salah satunya, soal komitmen menindak tegas para pelaku korupsi dan sanksi atas perampasan aset yang tidak disinggung di dalam isi pidato Prabowo.
Adinda juga menyayangkan minimnya pemaparan perihal transparansi maupun aspek akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan langkah-langkah untuk mencapai target-target yang dicanangkan. “Prabowo seolah ingin memberi pesan demokrasi damai dan pemerintahan yang bekerja, namun tidak cukup tegas dan tajam menyebutkan aspek ini dalam pidatonya,” ujar Adinda.