USAI Sebut Mustahil Indonesia Emas,Mahfud Klaim Lebih Bagus dari Prabowo: Tapi Rakyat Pilih Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com – Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim dirinya lebih baik dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. 

Sebelumnya juga Mahfud menilai Prabowo sulit wujudkan Indonesia Emas seperti yang digadang-gadang saat Pilpres. 

Kritikan Mahfud terhadap kinerja pemerintah semakin gencar sejak Pilpres 2024. 

Kendati demikian, Mahfud pasrah rakyat Indonesia lebih memilih Prabowo ketimbang dirinya di Pilpres 2024. 

Mahfud yang menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo, hanya finis di posisi ketiga.

Posisi kedua pada Pilpres 2024 ditempati pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Saya bukan pendukung Prabowo. Bukan pendukung Prabowo-Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil Pemilihan Umum, rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah. Gitu ya kan?” ujar Mahfud dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

Atas dasar itu, kata Mahfud, kemenangan Prabowo dan Gibran berdasarkan pilihan rakyat di Pemilu 2024 tetap harus diakui.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutuskan kemenangan untuk pasangan tersebut setelah ada gugatan.

“Harus diakui secara sportif. Apapun kritik orang tentang Pemilu, bagi saya ya sudah selesai. Karena kita harus move on juga, kan? Masa mau marah-marah terus enggak berhenti?” kata Mahfud.

Baca juga: NASIB Dian TKW di Taiwan, Baru 3 Bulan Kerja Dipaksa Turuti Keinginan Pacar Majikan, Disogok Beras

Baca juga: GARA-gara Dendam Dipatuk saat Tidur, Pria Ini Nekat Gigit Ular Berbisa Sampai Mati, Aksinya Viral

Meski begitu, Mahfud menegaskan, dirinya tak mempersoalkan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang masih mengungkit kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pemilu 2024.

Sebab, Megawati berbicara dengan posisinya sebagai ketua umum partai politik.

Selain itu, Mahfud juga sepakat soal adanya kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024 kemarin.

“Sudah benar yang dikatakan Bu Mega. Beliau adalah pimpinan partai politik. Gitu kan. Saya kontestan dan saya ikut hukumnya saja. Hukumnya sudah kalah ya kalah lah gitu,” ucap mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Mahfud MD Sebut Prabowo Sulit Wujudkan Indonesia Emas

Mahfud MD menilai Prabowo tak bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut eks Menko Polhukam ini semua program Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas cuma omong kosong. 

Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah akan sangat sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang.

Menurut Mahfud MD, omong kosong Indonesia Emas 2045 terwujud jika keadaan ini terus terjadi dan dibiarkan.

Apalagi, kata Mahfud MD, situasi saat ini di mana hukum dan demokrasi di Indonesia tidak ditegakkan secara imbang.

“Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu.

Jangan mimpi Indonesia Emas,” kata Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci pada acara Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (14/6/2045) lalu.

Mahfud MD lalu mengutip istilah Presiden Pertama RI Soekarno yang menjelaskan bahwa menuju Indonesia Emas baru bisa terwujud melalui jembatan emas.

Namun, menurut Mahfud MD, saat ini visi itu sulit terwujud.

Lantaran konstruksi jembatan emas telah dirusak oleh kesewenang-wenangan dalam demokrasi.

“Jangan mimpi Indonesia Emas, jembatan emasnya pun sudah dicuri,” tutur Mahfud MD.

“Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu, sudah dirampas,” tambah Mahfud MD.

Mahfud MD yang juga mantan Ketua MK ini mengatakan, usaha untuk mencapai Indonesia Emas membutuhkan proses yang panjang dan bakal melalui berbagai rintangan.

Menurutnya, menuju Indonesia Emas sendiri juga sudah diatur dalam dua Perpres.

“Orang ribut karena Indonesia pada waktu itu sudah punya dua Perpres. Indonesia Emas.

Masak tahun 2030 mau bubar, itu semua omong kosong. Ini Indonesia Emas. Merdeka bersatu itu sudah dihitung oleh lembaga-lembaga internasional,” ungkapnya.

“Adil dan kemakmuran bisa diciptakan secara nyata.

Paling tidak usaha-usaha nyatanya tidak dikotori oleh langkah-langkah yang tidak benar,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD juga berbicara mengenai supremasi hukum.

Menurutnya, hukum sekarang dibuat demi kekuasaan dan untuk kepentingan jangka pendek.

“Pembuatan hukum atau perubahannya sekarang ini sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat,” kata Mahfud MD.

Baca juga: NASIB Dian TKW di Taiwan, Baru 3 Bulan Kerja Dipaksa Turuti Keinginan Pacar Majikan, Disogok Beras

Baca juga: GARA-gara Dendam Dipatuk saat Tidur, Pria Ini Nekat Gigit Ular Berbisa Sampai Mati, Aksinya Viral

Mahfud MD menilai, pembuatan atau perubahan hukum saat ini menjadi gejala yang digunakan tidak berasaskan demokrasi.

Istilah yang ia gunakan adalah rule by the law.

Menurut Mahfud MD, hukum yang dibuat saat ini tanpa demokrasi dan hal itu bakal menimbulkan kesewenang-wenangan.

Karena hukum, katanya, dibuat tanpa menyerap aspirasi.

“Hukum itu harus ada sukma di dalamnya ada keadilan di belakangnya. Nah itu sukmanya bukan harusnya begini, dibuat begini, bukan itu,” ungkapnya.

Mahfud MD juga menyinggung soal etika dan moral.

Menurutnya, untuk menegakkan hukum yang demokratis perlu keadilan, bukan sekadar tertuang dalam peraturan.

“Keadilan itu didasarkan pada moral dan etika, agama dan etika Pancasila.

Agama, moral, etika, baru menghadirkan keadilan substantif,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyoroti program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Diketahui, kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi pergunjingan di masyarakat hingga disorot media asing.

TAPERA ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Kini dengan kebijakan baru, turut diperuntukkan bagi pegawai swasta dan freelance yang gajinya setara Upah Minimum.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun turut menyoroti kisruh kebijakan baru TAPERA ini.

Melalui akun X-nya, @mohmahfudmd, Mahfud MD menyarankan pemerintahan Jokowi agar betul-betul mempertimbangkan suara publik.

“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” tulis Mahfud MD @mohmahfudmd.

Lanjut Mahfud MD, kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal.

Misalnya, kata dia, orang yang mendapat gaji Rp5 juta per bulan, kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar tiga persen per bulan, hanya akan mengumpulkan sekitar Rp100 juta.

“Untuk sekarang pun Rp100 juta takkan dapat rumah, apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun,” jelasnya.

Untuk orang yang gajinya di atas Rp10 juta pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp225 juta.

Ini pun pada 30 tahun yang akan datang juga bakal sulit dapat rumah.

“Sekarang pun sulit dapat rumah denga uang Rp225 juta. Ada pun orang yang gajinya Rp 15 juta misalnya lebih baik dibiarkan utk mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak sekarang ke Bank-bank Pemerintah. Mungkin jatuhnya malah lebih murah daripada menabung 3 persen per bulan. Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik,” pungkas Mahfud MD, dikutip dari Tribun Medan, Kamis (30/5/2024).

“Tentu kita paham, potongan tabungan yang 3 persen untuk Tapera itu ada bunganya, tapi akumulasi bunga itu sepertinya takkan punya arti signifikan bagi keseluruhannya untuk membeli sebuah rumah kelak. Terlebih bagi mereka yang harus berhenti kerja tak sampai 30 tahun, misal, karena pensiun atau sebab lain,” sambungnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan