JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan jajaran dalam rangka membahas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025.
Dalam rapat itu, ada momen saat anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mendapat informasi soal BPKH yang sering berpergian ke luar negeri.
“Dan mereka menginformasikan, ada apa BP (badan pelaksana) itu riwa-riwi ke London, ke New York. Kita ada kerja sama apa haji ini dengan London, dengan New York,” kata Wisnu dalam rapat di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
“Kita mau study banding apa di sana? Pertanyaan saya ini mohon dijawab nanti, kenapa begitu seringnya ada BP yang ke London, ke New York, ke Eropa itu ada apa?” kata dia.
Baca juga: Laporan Pansus Haji Selesai Disusun, tapi Disebut Tak Eksplisit Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum
Dia meminta BPKH menjelaskan setiap perjalanan tersebut. Apalagi, dana yang digunakan berasal dari rakyat.
“Ini kalian tuh pakai dana umat loh, mereka para pekerja keras, petani, nelayan nabung sedikit demi sedikit,” ucap dia.
Politikus PKS ini meminta pertanggungjawabannya sebelum RKAT BPKH disahkan.
Sebab, anggaran perjalanan tersebut mencapai angka setengah triliun.
“Saya pengen kejelasan ketua, ini kenapa ini terjadi pemborosan yang sangat luar biasa ini di BPKH ini, setengah triliun anggarannya. Ini bukan uang moyang anda ini di sini ini,” kata Wisnu.
Baca juga: Soroti Anggaran Operasional 2025, Anggota DPR Singgung BPKH Sering ke Luar Negeri
Selain itu, Wisnu menyorot soal adanya catatan pengeluaran pribadi yang direimburse BPKH selama perjalanan.
Namun, ia tak merincikan lebih jauh pengeluaran pribadi BPKH yang dimaksudkannnya dalam rapat.
“Kenapa ada pengeluaran-pengeluran pribadi yang kemudian dirembes, dicari-carikan untuk kemudian ketemu pos pengeluarannya dari anggaran BPKH. Ayo kita terbuka di sini,” tuturnya.
Poin lain yang dipersoalkan Wisnu terkait biaya pemasaran atau marketing BPKH yang mencapai angka fantastis.
Sebab, anggaran awal yang senilai Rp 76,25 miliar ditingkatkan menjadi Rp 93,03 miliar.
Wisnu mempertanyakan produk pemasaran seperti apa yang dibuat BPKH hingga memerlukan anggaran Rp 93,03 miliar.
“Dan anggota semuanya. Coba dilihat itu ada biaya marketing meningkat dari Rp 76,25 miliar di 2024 ditingkatkan menjadi Rp 93,03 miliar,” ujar Wisnu.
Adapun pertanyaan yang dicecarkan Wisnu tidak langsung direspons oleh pihak BPKH.
Komisi VIII DPR berencana mendengarkan jawaban melalui focus group disscusiun (FGD) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Selepas rapat, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah enggan merespons soal kritikan yang disampaikan Wisnu dalam rapat.
“Waduh saya enggak bisa jawab. Boleh pertanyaan yang lain saja enggak?” jawabnya ke awak media.