Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sengaja menggagalkan proyek pipa gas karena memberikan anggaran yang kecil ke Kementerian ESDM.
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM mendapat total pagu anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun. Angka tersebut jauh di bawah usulan yang diajukan yaitu sebesar Rp10 triliun untuk 2025. Menurutnya, rendahnya anggaran pada 2025 dapat berdampak pada sejumlah program di sektor energi.
“Anggaran dikasih cuma ini Pak, bahaya. Tapi harus kerja baik Pak ya. Jangan bapak lihat anggarannya, lihat merah putihnya,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Baca Juga : Anggaran Mini, Bahlil Tuding Sri Mulyani Sengaja Gagalkan Proyek Pipa Gas
Adapun, Bahlil menyebut anggaran Kementerian ESDM digunakan untuk mencapai target-target negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkait meningkatkan lifting minyak hingga jaminan pasokan gas.
Salah satunya, Bahlil menyebut kebutuhan Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan program-program kerakyatan lainnya. Dalam hal ini dia menyoroti jaminan untuk pasokan gas antara Sumatra dan Jawa.
Baca Juga : : Pak Bas Turun Gunung Bantu Eksekusi Proyek Pipa Gas Cisem Tahap II
“Kita ini kan mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem II kemudian untuk gas di Sumatra itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara terkecuali ini kita kerjasamakan dengan swasta murni,” ujarnya.
Padahal, Bahlil mengatakan bahwa pemimpin Kementerian ESDM sebelumnya sudah melakukan tender proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) dan rampung. Kendati demikian, anggaran dari negara tidak diberikan untuk proyek pipa gas tersebut.
Baca Juga : : Tok! ESDM Tetapkan Pemenang Lelang Proyek Pipa Cisem Tahap II
“Kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal,” imbuhnya.
Lantas, seperti apa profil proyek pipa gas Cisem II yang disebut Bahlil terancam gagal karena minimnya anggaran Kementerian ESDM?
Profil Pipa Gas Cisem II
Melansir laman resmi Kementerian ESDM, Proyek pipa gas Cisem merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatra, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.
Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses perencanaan.
Anggaran pembangunan pipa CISEM Tahap II saat ini telah dimasukkan dalam APBN dengan skema multiyears contract dengan periode proyek 2024-2026.
Pipa CISEM Tahap II sepanjang 245 km atau 4 kali lipat dibandingkan CISEM Tahap I. Potensi demand pipa CISEM Tahap II ini, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang.
Selain itu, konsumen komersial seperti hotel dan restoran serta jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dan pembangkit tenaga listrik.
Adapun, Kementerian ESDM telah menetapkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek kontruksi Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur).
Penetapan pemenang lelang itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 lalu.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kementeriannya saat ini masih menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk esekusi proyek.
Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp2,98 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract.