Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa megaproyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah gagal.
Dalam studi Celios, terdapat tiga skenario dalam pembangunan IKN, mulai dari optimististis, moderat, dan gagal.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar melihat bahwa kondisi hari ini, pembangunan IKN sudah mencatat kegagalan karena salah satu fakta bahwa adanya keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan investor.
Baca Juga : Jokowi Mulai Berkantor di IKN Hari Ini (12/9), Bakal Ngapain Aja?
“Maka kalau kita lihat kondisi hari ini, itu kita sudah berada pada skenario gagal dari perspektif ekonomi makro, dalam hal teknologi informasi juga sangat tidak memadai. Kemudian dari sisi inovasi juga begitu, termasuk juga ketidakmampuan pengelolaan risiko,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Celios, Kamis (12/9/2024).
Media menuturkan kegagalan IKN juga tercermin dari sisi keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder serta investor.
Baca Juga : : Pemerintah Mau Lelang Pengelolaan Bandara IKN ke Asing
Selain itu, kurangnya dukungan dari sektor non-pemerintah seperti komunitas adat, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi.
“Ketika kondisi hari ini tidak berubah, maka yang terbebani tentu saja yang pertama adalah pemerintahan Prabowo. Saya juga tidak tahu sampai hari ini, bagaimana Prabowo mengakali IKN,” tuturnya.
Baca Juga : : Jokowi Ungkap Alasan ASN Batal Pindah ke IKN pada September
Media melihat pilihan pahit Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN harus kembali mengambil utang, selayaknya yang Jokowi lakukan.
Pada akhirnya, utang tersebut hanya akan menambah beban APBN yang telah dihadapkan oleh beban utang jatuh tempo hingga 2027 yang mencapai puncaknya.
“Maka tentu dampak jangka panjang yang akan sangat masif sekali. Dan ini yang mungkin perlu kita ingatkan kepada pemerintah ke depan,” ucap Media.
IKN Jangan Bebani Perekonomian
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin mengungkapkan pemerintah selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo bersama anak sulung Jokowi perlu memikirkan bagaimana mekanisme pembiayaan IKN agar tidak melemahkan sistem ekonomi Indonesia.
“IKN berisiko gagal bila pemerintah tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang membahayakan dari IKN. Seperti teknologi tidak begitu maju, tidak berhasil dalam meratakan ekonomi, atau apabila diteruskan, IKN tidak menghasilkan keuntungan bagi negar,” tegasnya.
Melihat berbagai skenario milik Celios, Hanif berpandangan bahwa kesuksesan IKN hanya dapat terjadi apabila kondisi ekonomi makro Tanah Air mendukung. Mulai dari stabilitas ekonomi, inflasi rendah, hingga tingginya ketersediaan modal serta kepercayaan investor.
Sejauh ini, dari beragam lima kondisi skenario Celios, hanya kondisi kebijakan pemerintah saat ini yang menunjukkan optimistis pembangunan IKN.
Sementara dari kondisi ekonomi makro, teknologi informasi, teknologi dan invoasi, serta keterlibatan investor dan stakeholder sudah mencatatkan kegagalan.
Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp4,13 triliun dalam Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN.
Teranyar pada Raker kemarin, Rabu (11/9/2024), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tambahan anggaran itu salah satunya untuk mendukung pembangunan IKN khususnya untuk pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun.
Alhasil, anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan dari yang berada di Kementerian PUPR akan mencapai Rp13,24 triliun.
