Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Airlangga, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.
“[Rencana 50%] Iya itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepawa wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga : Adik Kandung Prabowo Sebut Presiden Terpilih Bakal Kerek Rasio Utang jadi 50%
Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.
“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.
Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.
Hashim mengatakan kepada Financial Times, dalam sebuah wawancara di London, bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).
Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo telah membentuk sebuah tim untuk mengeksplorasi cara-cara untuk menghapus defisit fiskal dan batas atas rasio utang terhadap PDB untuk mendanai janji-janji kampanyenya.
Penasihatnya untuk masalah-masalah fiskal mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghapus kesenjangan fiskal dan plafon utang.