BANDUNG, KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Pilkada Jawa Barat 2024 tidak berpotensi seperti Pilkada DKI Jakarta 2024 di mana Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan tambahan partai koalisi seperti PKS, Partai Nasdem dan PKB, merancang skenario agar hanya ada satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.
Dalam diskusi politik bertajuk “Siapa Berani Lawan KIM di Jawa Barat” yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Jawa Barat di Kafe Upnormal, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (16/8/2024) malam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya bersama sejumlah partai politik sedang menyusun kekuatan untuk melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Jabar.
“Kami sudah diperintahkan oleh DPP partai PDI-P harus tetap berlayar di Jawa Barat, sajikan demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat, jangan sampai ada lawan kotak kosong di Jawa Barat,” kata Ono, Jumat malam.
Baca juga: Upaya PDI-P Cegah Pilkada Jabar Lawan Kotak Kosong
Ono mengatakan, PDI-P dan PKS sudah berkomunikasi dan memiliki kesepemahaman bersama Partai Nasdem, PKB dan PPP untuk membentuk koalisi besar yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada calon yang diusung KIM di Pilkada Jawa Barat.
Ono berharap, dengan keberadaan koalisi ini, masyarakat punya alternatif pilihan dalam memilih pemimpin Jawa Barat.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan PKB, kita sepakat dan akan komunikasi lagi dengan PKS, NasDem, PPP untuk merumuskan. Kita menginginkan agar koalisi besar untuk melawan KIM di Jabar,” tegasnya.
“Saya berharap head to head karena mereka (KIM) didukung oleh infrastruktur yang sangat besar, sehingga harus dilawan dengan koalisi partai yang besar juga. Jadi PDI-P, PKB, PKS, NasDem, PPP, kalau dihitung cukup, bisa melawan mereka,” sambung Ono.
Lebih jauh, Ono menyebut peluang bergabungnya lima partai sangat terbuka. Meski PDI-P dan PKB telah mendeklarasikan diri mengusung Ono Surono dan Acep Adang, namun jika ada tambahan kekuatan dari partai lain seperti PKS dan Partai Nasdem, dua nama itu masih bisa diganti sesuai kesepakatan koalisi.
Ono mengatakan, PDI-P, PKS, PPP sudah memiliki ikatan. Sementara PKB, Ono mengklaim sudah punya kesepakatan bersama. Dengan Nasdem pun, kata Ono, sudah berkomunikasi.
“Maka dari sini nanti kita tindaklanjuti untuk bertemu seluruh ketua partai yang lima itu, itu harus dilakukan. Pada akhirnya, PDI-P realistis termasuk saya sendiri harus realistis. Kalau dari 5 partai ini kita sepakat untuk mengusung, maka calon pun yang terbaik untuk melawan, kalau jadi, Pak Dedi Mulyadi,” tandasnya.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat pun menyikapi hal serupa, meski berpotensi untuk bergabung dengan KIM di Pilkada DKI Jakarta, Ketua Kantor Staf Pimpinan (KSP) PKS Jawa Barat Fakhruddin Rusyibani mengatakan, DPP PKS sampai saat ini masih menyatakan bahwa kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat wajib diambil oleh PKS sebagai salah satu partai dengan perolehan suara terbesar di Jawa Barat.
“DPW PKS diamanatkan agar maju di Pilgub, dan sampai sekarang tidak bergeser. Pasca-pileg kami membangun komunikasi, dan prioritas komunikasi politik yang kami jajaki adalah dengan partai yang senasib di pilpres seperti dengan Nasdem PDI-P dan PKB, ” ujarnya.
Baca juga: Airlangga Mundur, Golkar Tetap Usung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024
Selain itu, PKS menilai jika dipaksakan agar Pilkada Jawa Barat hanya melawan kotak kosong, hal tersebut justru malah mematikan demokrasi di Jawa Barat yang memiliki segudang tokoh-tokoh berkualitas dan mumpuni untuk menjadi pemimpin.
“Sejauh ini kita punya pemahaman yang sama, persepsi yang sama, bahwa lawan KIM kita harus bersatu. Ini tinggal menunggu momentum saja, mungkin 1 atau 2 hari ke depan,” akunya.
“Peluang PKS melawan KIM di Jawa Barat sangat besar karena PKS di Jabar harus menang lagi, kita pernah jadi gubernur jadi sudah tahu petanya jadi sayang kalau momentum sekarang tidak dimanfaatkan,” pungkasnya.