Gilang Dirga Sentil Tindakan Kepala BPIP ,Paksa, Paskibraka Lepas Hijab di IKN: Dosa Ditanggung
SRIPOKU.COM – Sebagai mantan Paskibraka, Gilang Dirga ikut bereaksi soal tindakan Kepala BPIP yang terkesan ‘paksa’ Paskibraka lepas hijab saat bertugas di IKN.
Sebelumnya viral polemik 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri nasional melepas hijabnya saat pengukuhan, Rabu, (13/8/2024).
Adapun pengukuhan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Kebijakan tersebut membuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai banyak kritik.
Salah satunya datang dari presenter tanah air, Gilang Dirga yang menyampaikan pesan terbukanya untuk Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.
Baca juga: Profil Yudian Wahyudi, Kepala BPIP Tuai Kritik Usai Paksa Anggota Paskibraka Lepas Jilbab di IKN
Baca juga: Sosok Dzawata Maghfura Zuhri Paskibraka Asal Aceh di IKN Dipaksa Lepas Hijab, Begini Nasibnya
Hal itu disampaikan Gilang Dirga dalam kondisi masih dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi.
Sebagai mantan paskibraka di Bengkulu, Gilang Dirga baru kali ini dibuat heran dengan adanya peraturan Paskibraka putri yang tidak boleh memakai hijab demi keseragaman.
“Untuk pak Yudian mungkin lupa, bahwa di sila pertama itu Ketuhanan yang Maha Esa, mungkin yang pak Yudian lakukan ini untuk menyeragamkan, tapi mungkin bapak lupa kalo Indonesia itu beragam dan selama ini tidak ada yang salah soal itu,” kata Gilang Dirga, dilansir dari akun Instagramnya, Kamis, (15/8/2024).
“Justru yang seperti inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika, pasti bapak tau dong terbentuk atas keberagaman bukan keseragaman,” sambungnya.
Gilang Dirga juga menyoroti tindakan Yudian yang sempat melarang mahasiswinya mengenakan cadar selama di kampus.
“Jadi mohon maaf ya pak kalau saat itu bapak berfikirnya menurut saya terlalu dangkal, padahal bapak saat itu rektor dan sudah profesor,” terangnya.
“Tapi peraturan itu bapak rubah sendiri akhirnya, jadi saya merasa ada apa antara bapak dengan pemahaman tentang pancasila,” ujarnya.
Menurut Gilang Dirga, Kepala BPIP seharusnya paham dengan kondisi psikologi Paskibraka Putri ketika diminta melepas hijab.
“Yang pertama pak, khususnya yang dari aceh menerapkan peraturan berbasis syariah dimana wanita diwajibkan berhijab dan ini salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia, dan yang harus bapak ketahui memakai hijab itu karena mereka justru pancasila bisa melindungi mereka dalam masalah keagaman,”
“Memang tidak ada paksaan, saya cuma berasumsi anak-anak itu berjuang pak untuk bisa mengikuti tingkat Provinsi Kabupaten, ketika mereka sudah mencapai ke Nasional, mereka dihadapkan dengan katanya tidak memaksa tapi mau tidak mau dilakukan, bapak berfikir tidak bagaimana psikologi anak-anak Paskibraka itu,” kata Gilang dengan tangan yang masih diinfus.
Gilang berharap agar Yudian Wahyudi bisa berdiskusi terkait dengan ideologi pancasila.
“Mari pak berbicara tentang pancasila, Bapak pasti tahu pancasila terbentuk atas inisiasi dari orang-orang yang membangun bangsa ini, ada Ir. Soekarno disana,” ujarnya.
“Sekali lagi saya mohon pak dengan bergejolak dari masyarakat saya harap peraturan seperti ini bisa segera dirubah,”
Gilang pun menyinggung soal dosa yang ditanggung oleh pembuat kebijakan peraturan itu sendiri.
“Saya hanya berasumsi aja gimana kalau yang Paskibraka putri itu takut tidak terpilih karena tidak mengenakan hijab, saya mengingatkan dosa ditanggung oleh pembuat kebijakan dong pak, yang perlu bapak ketahui adalah sudah banyak Paskibraka berhijab dulu yang membawa baki mengenakan hijab,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan melepas jilbab saat pengukuhan.
Ia menyebut, para Paskibraka putri itu secara sukarela melepas jilbab karena mengikuti peraturan yang ada.
Yudian lantas menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang.
“BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,” ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.
Kini Minta Maaf
Dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/8/2024) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).
Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.
“BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,” ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.
Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.
“Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya.
Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.
Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.
Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.
Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.
“Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu.
Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.
Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi soal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
“Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta pada saat Upacara Hari Kemerdekaan nanti semua Paskibraka yang memang mengenakan jilbab tidak lagi diminta melepaskan jilbabnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com