jpnn.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan latar belakang Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Hasto, Presiden Kelima RI itu banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.
Hal ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media setelah acara memberikan rekomendasi dukungan kepada ratusan kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).
“Yang menjadi latar belakang adalah begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan merah putih jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu,” kata Hasto.
Baca Juga: Kemungkinan PDIP Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, Ahok Singgung Soal Ini
Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.
“Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai, bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara,” kata Hasto.
Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. Hasto juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.
“Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara,” kata Hasto.
Baca Juga: Ada Yang Mau Ambil Alih PDIP, Megawati Putuskan Batal Pensiun jadi Ketum
“Dan Ibu menggelorakan semangat juang bagi kita untuk berani meluruskan hal-hal yang tidak benar di dalam praktek-praktek demokrasi kita, tidak perlu takut,” jelas Hasto.
Hasto mengingatkan bahwa Megawati pernah menyampaikan apakah penjara mampu menampung seluruh gelora kebenaran yang disuarakan untuk menjaga demokrasi. Suara kedaulatan rakyat akan meledak apabila sekiranya pemerintah bertindak sewenang-wenang karena kepentingan kekuasaan itu.
“Nah dari situlah kemudian Ibu memberikan kritik. Nah, ketika kritik itu kemudian ada media yang menuliskan sepertinya Ibu Ketua Umum melakukan intimidasi, nah, itulah yang beliau kemudian memberikan suatu kritik keras karena seharusnya pemberitaan itu ditangkap substansinya dan ditangkap daya manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu yang dapat kami tambahkan,” kata Hasto.
Baca Juga: Dituding Menekan Jenderal Sigit, Megawati: Intimidasi Tak Diucap di Depan Umum
Politikus asal Yogyakarta ini juga mengingatkan hal yang mengancam demokrasi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
“Kami juga banyak mendengar ada beberapa upaya untuk mengganjal. Ada satu wilayah yang karena ada tambang emas lalu mencoba dibuat calon tunggal, dan partai-partai lain mencoba ditutup aksesnya untuk dapat secara bebas mencalonkan itu. Sehingga kepentingan Pilkada seringkali bergeser sama dengan kepentingan Pilpres ditumpangi dengan berbagai kepentingan untuk memperebutkan sumber daya negara yang seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang diluruskan oleh Ibu Megawati Soekarnputri tentang watak kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat,” tegas Hasto. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Baca Juga: Tegas! Megawati Minta Pilkada 2024 Tak Diwarnai Kecurangan secara TSM