Mengenal 3 Calon Ketua Umum Golkar Setelah Airlangga,Cuma 1 Orang Terkuat,Bukan Jokowi dan Gibran

TRIBUN-TIMUR.COM – Mengenal tiga calon kuat Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur.

Kini Golkar tanpa Ketua Umum setelah Airlangga menyatakan mundur.

Ada tiga nama yang muncul sebagai calon kuat Ketum Golkar.

Sosok itu bukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming.

Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar  pun mengemuka.

Munaslub awalnya direncanakan digelar pada Desember 2024.

Namun dimajukan di Agustus 2024 bulan ini.

 Setelah Airlangga mundur, Selasa (13/8/2024) pekan depan, rencananya Partai Golkar akan menggelar rapat pleno menunjuk Plt Ketua Umum.

Sebanyak 13 wakil ketua umum Golkar berpeluang jadi Plt Ketua Umum.

Meskipun nama Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang mengemuka jadi Plt Ketua Umum.

 Setelah itu pada Munaslub Golkar akhir Agustus 2024 akan diputuskan siapa Ketua Umum defenitif Partai Golkar yang akan menjabat lima tahun ke depan.

Sejauh ini ada tiga calon ketua umum Golkar yakni  :

1. Bahlil Lahadalia

Setelah Airlangga mundur dari ketum Golkar, nama Bahlil disebut-sebut sebagai kandidat kuat penggantinya.

Skenario ini muncul karena dianggap Bahlil ‘dekat’ dengan Presiden Jokowi.

Bahlil saat ini merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Lelaki kelahiran Maluku itu pernah menjadi sopir angkot pada masa SMA.

Dia kemudian merantau ke Jayapura buat kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay.

 Saat itu dia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai pernah menjabat Bendahara Umum Pengurus Besar HMI.

Usai kuliah, Bahlil memulai bisnis. Dia kemudian terpilih sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019.

Bahlil pernah aktif menjadi kader Partai Golkar, tetapi mengundurkan diri pada 2009. Saat ini dia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Dia mempunyai beragam bisnis yang berada di bawah naungan PT Rifa Capital Holding.

Bahlil kemudian terlibat dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Setelah itu, Jokowi mengangkat Bahlil sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019.

Bahlil merupakan salah satu menteri andalan Jokowi.

2. Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo mantan jurnalis dan pebisnis yang terjun ke politik melalui Partai Golkar.

Lelaki kelahiran 10 September 1962 itu adalah lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, Jakarta, IM Newport Indonesia, Amerika Serikat.

Dia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Info Bisnis pada usia 29 tahun.

Bambang bergabung dengan Partai Golkar sejak 1980 melalui organisasi sayap Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI).

Karier politiknya menanjak setelah terpilih menjadi anggota DPR pada 2009. Pada saat itu dia menjadu anggota panitia khusus kemelut dana talangan Bank Century.

Dia juga menjadi salah satu anggota DPR yang mengusung hak angket Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bamsoet juga pernah menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar pada 2015 sampai 2016.

Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR pada 2018 sampai 2019, menggantikan Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kini Bamsoet menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024.

3. Agus Gumiwang Kartasasmita

Agus Gumiwang Kartasasmita adalah adalah Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024.

Dia merupakan anak kedua dari mantan menteri pada masa Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita.

Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Pacific Western University, Amerika Serikat.

 Setelah itu dia melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Pasundan, Bandung, serta Program Studi Ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Jawa Barat.

Agus memulai karier politik dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada 1997 sampai 1999.

Dia kemudian bergabung dengan gerakan milenial (GEMA) Partai Golkar pada 2004-2009. Setelah itu Agus lolos menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada Pemilu 2009.

Agus lalu dilantik menjadi Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018. Saat itu dia menggantikan Idrus Marham yang terlibat kasus suap PLTU.

Presiden Jokowi melantik Agus menjadi Menteri Perindustrian pada 23 Oktober 2019. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Gibran Masuk Bursa Caketum Gantikan Airlangga, Golkar Sulsel Singgung AD/ART

Belakangan ini, flayer dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar ramai beredar di media sosial dan grup WhatsApp.

Munculnya nama Gibran menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketum DPP Golkar. 

Flayer-flayer ini menunjukkan dukungan dari berbagai pihak untuk Gibran menggantikan Airlangga.

Dalam poster tersebut tampak gambar Gibran dengan busana surjan Jawa dan blangkon dengan mengepalkan tangan ke depan.

Diposter itu tertulis ‘Deklarasi Gibran Rakabuming Raka For Ketum Golkar 2024-2029’. 

Pembuat poster tersebut mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).

Menanggapi itu, Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng menjelaskan bahwa Partai Golkar memiliki aturan ketat dalam proses pemilihan calon ketua umum.

 Menurutnya, dalam proses penjaringan, Golkar berpedoman Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Salah satunya, seorang calon harus telah aktif sebagai pengurus minimal selama lima tahun sebelum bisa dicalonkan.

“Jadi, untuk menjadi ketua umum Golkar, seseorang harus memenuhi persyaratan tersebut, termasuk harus aktif minimal lima tahun sebagai pengurus. Itu adalah ketentuan yang harus dipatuhi,” jelas Marzuki Wadeng, Selasa (13/8/2024).

Dengan aturan tersebut, wapres RI terpilih itu dianggap tidak memenuhi syarat lima tahun sebagai caketum.

“Saya tidak mengatakan bahwa Gibran otomatis gugur, tetapi aturan internal Golkar jelas harus diikuti. Jadi kita ini tidak salah ambil,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa partainya sejatinya memiliki banyak kader potensial. 

Bahkan, seluruh Waketum DPP Golkar dianggap sangat layak mencalonkan diri.

“Kami memiliki banyak calon yang sangat berpotensi, termasuk para Wakil Ketua Umum DPP Golkar. Kami tidak kekurangan kader berkualitas,” tambah Marzuki Wadeng.

Adapun AD/ART yang dimaksud Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Marzuki Wadeng jika Gibran maju mencalonkan ketua umum adalah sebagai berikut.

Hal itu juga merupakan keputusan Munas Partai Golkar pada tahun 2019 lalu dengan Nomor: VlII/MUNAS-X/GOLKAR/2019

Di mana pada Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga pada poin (4) disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin maju jadi calon ketua umum Partai Golkar di Munas.

Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar adalah:

1. Pernah menjadi Pengurus Partai Golkar Tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan yang didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30 persen (tiga puluh persen) pemegang hak suara.

2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

3. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai Golkar.

4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

6. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI

7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Golkar.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com