Militer Bangladesh langsung mengambil alih kekuasaan negara itu usai protes massal memaksa penguasa lama, Sheikh Hasina, mengundurkan diri, Selasa (6/8).
Hasina (76 tahun) telah berkuasa sejak 2009 dan dituduh melakukan kecurangan pemilu pada Januari lalu. Jutaan orang kemudian protes dan menuntutnya mundur.
Ratusan orang tewas ketika pasukan keamanan berusaha meredakan kerusuhan, tetapi protes semakin meluas. Hasina akhirnya melarikan diri dari ibu kota Dhaka dengan helikopter pada Senin (5/8).
Dikutip dari AFP, panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengumumkan bahwa Hasina telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara.
“Negara ini telah banyak menderita, ekonomi telah terpukul, banyak orang telah terbunuh — sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan,” kata Waker dalam siaran di televisi pemerintah, Senin sore.
Massa bersorak gembira menyerbu dan menjarah kediaman Hasina. Jutaan warga Bangladesh membanjiri jalan-jalan Dhaka setelah pengumuman tersebut.
“Saya merasa sangat senang bahwa negara kita telah terbebas,” kata seorang warga, Sazid Ahnaf, kepada AFP.
Ia membandingkan peristiwa tersebut dengan perang kemerdekaan yang memisahkan Bangladesh dari Pakistan lebih dari lima dekade lalu.
“Kita telah terbebas dari kediktatoran. Ini adalah pemberontakan Bengal, seperti yang kita lihat pada tahun 1971, dan sekarang terlihat pada tahun 2024,” tambahnya.
Namun, ada juga yang kecewa dan marah. Pada Senin, polisi melaporkan sedikitnya 66 orang tewas ketika massa melancarkan serangan balas dendam terhadap sekutu Hasina.
Para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar stasiun TV, sementara beberapa orang menghancurkan patung ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, pahlawan kemerdekaan negara itu.
Menurut saksi mata, kantor-kantor Liga Awami Hasina di seluruh negeri dibakar dan dijarah.
Kerusuhan dimulai bulan Juli lalu dalam bentuk protes terhadap kuota pekerjaan pegawai negeri yang meningkat menjadi seruan agar Hasina mundur.
Pemerintahnya dituduh kelompok HAM telah menyalahgunakan lembaga negara untuk memperkuat kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.
Berdasarkan laporan polisi, pejabat pemerintah, dan dokter di rumah sakit setempat, setidaknya 366 orang tewas dalam kerusuhan yang dimulai pada awal Juli.