Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden menyatakan mundur dari proses pencapresan di negeri Paman Sam. Dia kemudian mendukung wakilnya Kamala Harris untuk maju pada pemilu November mendatang.
Atas dukungan Biden, Harris berpeluang besar memenangkan tiket capres dari Partai Demokrat. Itu akan ditentukan lewat konvensi Partai Demokrat yang digelar Agustus mendatang.
Jelang konvensi hingga pemilu, berbagai pertanyaan perihal kebijakan Harris mulai muncul. Khususnya mengenai perang di Gaza. AS dikenal sebagai sekutu utama Israel.
Isu Gaza menjadi salah satu isu inti pada pemilu 2024. Bahkan isu itu menjadi bahasan pada debat pertama Presiden AS yang digelar pada Juni lalu.
Lalu bagaimana sikap Harris mengenai Gaza yang melibatkan Israel melawan kelompok politik besar di Palestina, Hamas?
Pada 7 Oktober 2023 Hamas menyerang Israel. Serangan itu dibalas Israel hingga yang menyebabkan sekitar 40 ribu warga Gaza tewas.
Merujuk pada salah satu pidatonya, Sabtu 2 Desember 2023, yang dimuat dalam laman resmi Gedung Putih, sikap Harris serupa dengan Biden. Harris mengatakan, aksi balasan yang dilakukan Israel adalah wujud praktik membela diri.
“Presiden Biden dan saya sudah jelas: Israel mempunyai hak untuk membela diri. Dan kami akan tetap teguh pada keyakinan itu,” ujar Haris dalam pidato tersebut.
Selain itu, di dalam pidato yang sama, Haris pun menyinggung a antara Hamas dengan warga Palestina adalah dua sosok yang berbeda.
“Ketika Israel mencapai tujuan militernya di Gaza, kami yakin Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah,” tuturnya.
Harris turut mengakui ingin melihat wilayah Gaza dan Tepi Barat bersatu di bawah otoritas Palestina di masa depan.
“Kami ingin melihat Gaza dan Tepi Barat bersatu di bawah Otoritas Palestina, dan suara serta aspirasi Palestina harus menjadi inti dari upaya ini,” sambungnya.
Kekonsistenan Harris dalam menyebut tindakan Israel di wilayah Palestina ini sebagai bentuk upaya bela diri Hamas pun kembali ditunjukkannya dalam komentar yang dimuat Jerusalem Post, Jumat (16/2) lalu.
Ia kembali menyinggung serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Kemudian Harris mendorong agar krisis Israel-Palestina diselesaikan lewat two state solution.
“Saya yakin itu benar [two state solution], tapi kita harus menempatkan diskusi ini dalam konteksnya. Mulai tanggal 7 Oktober, Hamas melakukan aksi teroris dengan membantai lebih dari 1.200 warga Israel,” tutur Harris.
Meski kerap membela Israel, Harris pernah menunjukkan simpati terhadap warga Palestina. Pada saat bersamaan dirinya menekankan pentingnya keamanan bagi Israel dari Hamas.
“Ancaman yang ditimbulkan Hamas terhadap rakyat Israel harus dihilangkan. Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, gencatan senjata harus segera dilakukan, setidaknya untuk enam minggu ke depan,” dikutip dari The New York Times, Jumat (22/3).
Ketika Israel berencana menyerang Rafah, Harris juga berkomentar. Dia mengakui Israel berpotensi melakukan kesalahan saat menyerang Rafah yang merupakan tempat pengungsian warga Gaza.
“Kami sudah jelas dalam berbagai pembicaraan dan dalam segala hal bahwa operasi militer besar-besaran di Rafah akan menjadi kesalahan besar,” dikutip dari Al-Jazeera, Senin (25/3).
“Saya telah mempelajari petanya, tidak ada tempat bagi orang-orang itu untuk pergi. Dan kami melihat sekitar satu setengah juta orang di Rafah berada di sana karena mereka disuruh pergi ke sana,” tambah Harris.