TRIBUN-PAPUA.COM — Masuknya dua orang dekat Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo menunjukkan ada kemesraan antara rezim lama dan rezim baru.
Dari sisi positif, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi kekuasaan dapat berjalan dengan lancar.
Sementara itu, praktik semacam ini akan memperlihatkan tata kelola pemerintahan ke depan yang tidak berbasis meritokrasi dan minim keterlibatan publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, saat dihubungi pada Jumat (19/7/2024), menilai kehadiran para wakil menteri baru itu tidak akan terlalu berpengaruh dalam menghasilkan kebijakan, apalagi masa pemerintahan Jokowi tinggal tiga bulan lagi berakhir.
Wakil menteri juga tidak bisa mengambil keputusan sebagaimana menteri.
Baca juga: Ponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Wakil Menkeu: Amankan Posisi Paman?
Menurut Agus, melantik tiga wakil menteri tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Meski demikian, pelantikan tiga menteri di masa transisi pemerintahan masih bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan dan menjamin adanya kelancaran dalam proses transisi pemerintahan.
Hal ini karena ada menteri dan figur yang dinilai bisa bertanggung jawab pada pemerintahan selanjutnya.
”Ini biar kelihatan kalau serius, itu aja. Sisa dua bulan apa yang bisa dikerjakan? Nggak ada. Ini supaya jadi jembatan saja yang dibangun Jokowi ketika nanti pemerintahan berganti kepada Prabowo, presiden terpilih,” ujar Agus, Jumat (19/7/2024).
Sebelumnya, pada Kamis (18/7/2024), Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri baru.
Salah satunya adalah Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Adapun dua wakil menteri lainnya yang dilantik adalah Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi dan Sudaryono yang menggantikan Harvick Hasnul Qolby sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Sudaryono adalah mantan ajudan Prabowo yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah.
Agus menuturkan, dirinya tidak menemukan adanya alasan manfaat, efektivitas, ataupun semangat merampingkan birokrasi dari pengangkatan para wakil menteri tersebut.
Ia meyakini, pertimbangan utamanya adalah membagi kekuasaan.
”Tidak ada lagi tata kelola pemerintahan ke depan yang berbasis meritokrasi dan keterlibatan publik. Kita pun belajar administrasi atau hukum tidak berguna. Semua suka-suka, bahkan peraturan pun mudah diubah,” katanya.
Menurut Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, masuknya keponakan Prabowo ke dalam kabinet Jokowi dengan menjadi wakil menteri keuangan seperti tengah menjalani pemagangan di Kementerian Keuangan.
Bergabungnya Thomas Djiwandono ke kabinet Jokowi juga memberi keuntungan bagi Prabowo.
Dilihat dari latar belakang Thomas, Firman meyakini masih ada waktu tiga bulan bagi keponakan Prabowo tersebut untuk bisa mempelajari seluk beluk dan berbagai masalah yang ada di kementerian tersebut.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden Segera Berakhir, Jokowi Wariskan Utang Jatuh Tempo Rp 800,3 Triliun ke Prabowo
”Ini memang disetel untuk memastikan bahwa bagian-bagian terpenting, termasuk soal keuangan, itu akan bisa langsung bekerja ketika Prabowo dilantik. Jadi, langsung running. Kan, yang utama program Prabowo itu adalah masalah makan siang dan masalahnya ada di bagian keuangan,” ungkap Firman.
Firman menduga, dengan menjadi wakil menteri keuangan, Thomas bisa langsung melaporkan kepada Prabowo hal apa saja yang akan jadi masalah di dalam Kementerian Keuangan.
Termasuk juga pejabat-pejabat di Kemenkeu yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo mendatang.
”Dia juga mungkin sudah mulai nyatet-nyatet orang, siapa nih yang bisa bekerja sama. Tugas dia pasti lapor ke Prabowo sejauh mana program-program secara ekonomi itu bakal bisa ditopang oleh keuangan negara,” ujar Firman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu memang sudah terencana.
Tujuannya untuk membangun kepercayaan dari pasar bahwa proses transisi pemerintahan berjalan lancar.
”Memang akan lebih bagus untuk memperlihatkan kepada pasar bahwa ada orangnya Pak Prabowo yang akan ikut menjalankan keberlanjutan program ekonomi. Penyusunan APBN Transisi itu bukan hanya soal lebih mulus, melainkan agar beberapa visi-misi presiden yang akan datang dapat teralokasi di APBN 2025 nanti,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran (Kompas.id, 18/7/2024). (*)
Berita ini dioptimasi dari Kompas.id.