25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

TEMPO.CO, Solo - Pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah yang saat ini dipimpin oleh Antonius Yogo Prabowo.

Mereka meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera melakukan pembenahan terhadap struktur organisasi maupun kinerja, dan meminta agar Yogo dicopot dari jabatan sebagai ketua DPW PSI Jawa Tengah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024, Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara Albert Siahaan mengemukakan pelayangan mosi tidak percaya kepada Yogo selaku ketua DPW PSI Jawa Tengah didasari permasalahan di struktural partai di bawah kepemimpinan Yogo. Dia mengklaim pernyataan mosi tidak percaya tersebut disepakati setidaknya oleh 25 DPD dari 34 DPD PSI se-Jawa Tengah.

"Langkah ini kami lakukan sebagai kader PSI dengan maksud untuk perbaikan partai ke depannya, terlebih saat ini kita akan segera menghadapi Pilkada. Harapannya, kami bisa lebih berbuat lebih lagi untuk bangsa lewat partai. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," ujar Albert kepada wartawan Selasa 30 April 2024.

Albert mengungkapkan para kader di partai merasakan diskriminasi saat Pemilu lalu, yakni ketika kepemimpinan DPW yang menjalankan roda kepartaian tidak sesuai aturan. Dia mencontohkan, langkah ketua DPW yang mengganti pengurus di tingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstisional.

"Ada aturan dari DPP, di mana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya di masa Kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu," tutur dia.

Lebih lanjut kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian. "Jadi kami tidak tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keuangan ya. Padahal itu seharusnya kita tahu," ungkapnya.

Dia menyebut seringnya ada keputusan mendadak dari Yogo juga dinilai menjadi permasalahan dalam kepemimpinanya. Dia mengambil contoh kasus di Kabupaten Blora, yakni pada saat DPD PSI di wilayah itu diminta mempersiapkan kampanye untuk DPW PSI Jawa Tengah.

"Tetapi pada hari H ternyata batal tanpa pemberitahuan, padahal sudah ada 1.000 orang yang datang," ungkapnya.

Yogo juga dinilai tidak mampu membangun komunikasi antarcaleg. Sehingga sering terjadi kekisruhan di akar rumput terkait daerah pemenangan masing-masing, serta terjadi tumpang tindih di basis kemenangan.

"Saya mengalami itu. Jadi ada wilayah yang masuk wilayah kemenangan saya, tapi ada caleg lain yang masuk. Padahal itu seharusnya diatur oleh DPW," jelasnya.

Menurut Albert, seorang pemimpin seharusnya bisa mencetak pemimpin baru yang lebih baik dari dirinya sendiri. Namun hal tersebut tidak dirasakan para kader dari pribadi Yogo. Sehingga kalau hakikat ini dilanjutkan, maka PSI tidak akan maju.

Mosi tidak percaya ini, sebenarnya sudah dikirimkan kepada DPP PSI pada tanggal 15 Maret lalu. Ia meminta DPP memfasilitasi yang menjadi keluhan mereka. Mereka juga meminta kepemimpinan Yogo dievaluasi kembali serta perombakan di struktural partai secara keseluruhan di tubuh DPW. Akan tetepi, surat permohonan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak DPP hingga saat ini.

"Sebentar lagi ada Pilkada jadi kami harap evaluasi ini segera dilakukan. Apalagi di Jawa Tengah suara PSI kurang menggembirakan. Penyebabnya karena kepemimpinan yang lemah sehingga berimbas pada perolehan di daerah. Kami nggak mau PSI dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya krediblitas dan integritas," tuturnya.

Dia memastikan upaya untuk menjalin komunikasi dengan Yogo dan jajaran pengurus DPW PSI Jawa Tengah lainnya sudah dilakukan sebelum mosi tidak percaya dilayangkan, terutama komunikasi melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pimpinan dan pengurus DPD hingga DPW dan DPP PSI. Namun menurutnya upaya itu belum mendapatkan respons seperti yang diharapkan.

Ketua Divisi Harian DPD PSI Kabupaten Karanganyar, Bhondan Devi menambahkan fenomena diskriminasi tersebut juga terjadi di struktural partai PSI di wilayahnya.

"Jadi Mas Yogo datang ke Karanganyar, menyampaikan ke kita bahwa akan ada pergantian pengurus di mana saat itu, dari 17 kecamatan di Karanganyar terbentuk 13 DPC. Kemudian muncul nama untuk kepengurusan DPD, termasuk ketuanya. Namun kemudian Yogo membawa salah satu nama lain tanpa sepengetahuan temen-temen DPC yang akan dijadikan ketua DPD atas rekomendasi DPP, setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu," tutur dia.

Dihubungi terpisah ponselnya, Yogo membantah poin-poin yang menjadi dasar mosi tidak percaya tersebut.

"Setahu kami, mereka sudah ke DPP juga, tapi terus bermanuver seperti ini. Yang jelas poin-poin yang mereka sampaikan semuanya keliru, tidak ada yang benar," kata Yogo.

Yogo menyatakan pihaknya telah berfokus bekerja untuk penguatan struktur dan persiapan Pilkada 2024. "Kami tahu betul dari yang ngaku 25 DPD, bisa dicek hanya berapa DPD yang punya SK (surat keputusan)," katanya.

Dia mengatakan saat diklarifikasi dengan DPP sudah clear. "Saat diklarifikasi DPP sudah clear semua. Cuma saya tetap berterima kasih dengan adanya kritikan ini, karena kita di DPW terbuka terhadap saran maupun kritikan," ucap dia.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya