TULISAN Megawati Sindir Politik Dinasti Jokowi,Bahlil Balas Serangan Ketum PDIP: Jangan Suudzon

- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi tulisan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri di harian Kompas. Megawati menyindir kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan keluarga. Dalam tulisan itu, Megawati mengkritik politik dinasti yang diduga dilakukan Jokowi. Megawati juga menekankan agar kepemimpinan seperti itu untuk bertobat dan bakal dicatat dalam sejarah Indonesia. Bahlil menilai tulisan Megawati sudah menuding tanpa...

TULISAN Megawati Sindir Politik Dinasti Jokowi,Bahlil Balas Serangan Ketum PDIP: Jangan Suudzon

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi tulisan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri di harian Kompas. 

Megawati menyindir kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan keluarga. Dalam tulisan itu, Megawati mengkritik politik dinasti yang diduga dilakukan Jokowi. 

Megawati juga menekankan agar kepemimpinan seperti itu untuk bertobat dan bakal dicatat dalam sejarah Indonesia. 

Bahlil menilai tulisan Megawati sudah menuding tanpa bukti dan sebagai opini yang sesat. 

Bahlil membantah bahwa dalam Pilpres 2024 terjadi penyalahgunaan kekuasaan terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia menantan Ketua Umum PDIP itu untuk membuktikan tudingan tersebut. 

“Kalau nepotisme itu kan disampaikan oleh Prof Eddy ya di dalam kesaksian di MK, luar biasa sekali itu. Itu kan masuk dalam kategori pidana kalau tidak salah ya, tidak cocok dimasukkan dalam kasus sengketa pemilu. Itu kata Prof Eddy, aku kan bukan orang hukum,” ucap Bahlil, Senin (8/4/2024).

“Selama itu (dugaan penyalagunaan kekuasaan, TSM -red) bisa dibuktikan monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan-dugaan, yang namanya duga, kita juga jangan suudzon. Kita apa ya istilahnya? Boleh berpikir tapi jangan kita memvonis orang, dia gak pernah bilang dia akan memutuskan. Kita hargai apa yang sedang bergulir di pengadilan sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, tidak melihat adanya indikasi dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang dirumorkan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif.

“Enggak ada. Masa Mas Gibran nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden. Dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi Wapres atau Presiden? Kalau itu ada oke, kan tidak ada juga yang mengatakan,” ucap Bahlil.

“Juga yang mengatakan bahwa anak Gubernur nggak boleh anaknya jadi Gubernur atau Wagub, nggak ada juga kan? Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat dan syaratnya kan sudah dipenuhi. Keputusan MK kan sudah ada dan dia punya pengalaman. Di mananya yang kita harus meragukan kemampuan Mas Gibran,” ungkapnya, mempertanyakan.

Tulisan Megawati di Kompas

"Kenegarawanan Hakim Konstitusi", itulah judul tulisan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hari ini di harian kompas.

Bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya Megawati menekankan "tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangakan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal, sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia”.

Mega juga menulis Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis dan massif.

Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden sehingga Mega menuntut sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral.

Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur.

“sadarlah insaflah, ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah republik indonesia semoga amicus curiae.”

Pertemuan Megawati Sudah Terjadwal

Pertemuan Megawati dengan Prabowo sudah terjadwal dan segera terealisasi. Prabowo sebagai capres terpilih bakal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati. 

Pertemuan itu disebut bakal berlangsung di saat momen Idulfitri atau selesai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Belum diketahui secara pasti kapan pertemuan itu direalisasikan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Immanuel Ebenezer (Noel) mengatakan bahwa rencana pertemuan itu sudah terjadwal.

Meski demikian, Noel tak merinci kapan waktu itu.

"Soal pertemuan Bu Mega sepertinya ada. Soal ini (waktu pastinya) aku belum dapat info kapannya."

"Tapi pertemuan itu sudah terjadwal dan sudah di atas mejanya Prabowo," ujar Noel, Senin (8/4/2024) dikutip dari Kompas.com.

Noel mengatakan, sejauh ini belum ada hambatan kedua tokoh itu untuk saling bertemu.

Namun, Noel mengatakan, pihak yang justru tidak menginginkan pertemuan itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Yang galau itu hanya Hasto dan kawan-kawannya. Dan Hasto akan berusaha agar pertemuan Bu Mega dan Prabowo jangan sampai terealisasi."

"Hasto punya kepentingan agar kedua tokoh ini jangan sampai ketemu," tuturnya.

Baca juga: 7 Adab Bertamu saat Lebaran yang Wajib Kamu Ketahui

Baca juga: PEKERJAAN IS Wanita yang Dipukul dan Diludahi Pria di Kendari, Saling Kenal dengan Pelaku

Lebih lanjut, Noel meyakini, Prabowo pasti bakal mengajak PDIP untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasto Harap Pertemuan Prabowo-Megawati usai Putusan MK

Sebelumnya, Hasto menyambut positif jika pertemuan Prabowo-Megawati benar terjadi.

Sebab menurutnya, silaturahmi antar tokoh adalah hal yang baik bagi bangsa.

"Tradisi silaturahmi kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa," kata Hasto di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (7/4/2024).

Namun, Hasto mengingatkan saat ini masih ada proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk gugatan PDIP di PTUN terkait hasil Pilpres.

"Sekarang proses sedang di MK, kemudian gugatan melalui PTUN juga sedang dilakukan, ada berbagai temuan-temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini," ucap Hasto.

Sehingga, pertemuan kedua tokoh itu, menurut Hasto, lebih baik dilaksanakan setelah proses di MK dan PTUN selesai.

Sebab, saat ini yang terpenting bahwa PDIP selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

"Pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan-tahapan semuanya itu diselesaikan."

"Karena bagi kami mempersoalkan Pemilu demi kedaulatan rakyat bagi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, diketahui mendapat tugas untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo untuk menjembatani pertemuan tersebut.

Puan memberikan sinyal pertemuannya dengan Prabowo akan berlangsung setelah Lebaran Idulfitri ini.

Mengenai pertemuan itu, Puan mengatakan pihaknya masih berfokus melaksanakan Lebaran terlebih dahulu.

Ia hanya menjawab kemungkinan pertemuan itu akan berlangsung selepas Idulfitri.

"Lebaran dulu, ya. Insya Allah," ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Kemudian, ia kembali ditanya perihal rencana pertemuan dengan Prabowo.

Puan menjawab pertemuan tersebut kemungkinan usai lebaran.

"Insya Allah, ya," ujar Ketua DPR RI itu.

(*/tribun-medan.com)

Apa Reaksi Anda ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow